Dada Rosada Akui Perintahkan Edi Siswadi Urusi Kasus Bansos

Dada Rosada Akui Perintahkan Edi Siswadi Urusi Kasus Bansos
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada mengaku tidak pernah khawatir dirinya terseret saat memerintahkan bawahannya untuk urunan biaya ganti rugi korupsi Bansos. Namun, Dada tidak menampik untuk mengurus kasus bansos tersebut.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemkot Bandung TA 2012-2013, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (29/7/2020).

Awalnya, JPU KPK Budi Nugraha menanyakan kepada Dada mengenai dasar Pemkot Bandung membayarkan uang pengganti kerugian negara bagi tujuh terdakwa kasus Bansos Pemkot Bandung TA 2008. Namun, jawaban yang diberikan mantan orang nomor satu itu selalu berbelit-belit.

”Terlalu naif kalau pemkot yang rugi, pemkot yang bayar. Apakah ada ketakutan, jika kerugian tidak dibayar bisa merembet ke saudara,” tanya Budi.

”Saya hanya simpati kepada bawahan. Saya gak takut karena memang saya tidak masuk  (ada) dalam kasus itu,” kata Dada.

Berbeda dengan Edi Siswadi yang dihadirkan ke persidangan untuk dikonfrontir. Dia mengaku ada rasa takut saat bawahannya langsung terjerat kasus tersebut. Makanya, dia melaporkan hal tersebut ke Dada Rosada dan diadakan urunan.

”Kalau saya jujur takut kebawa. Makanya saya lapor langsung cari cara menanggulanginya. Persepsi saya beliau (Dada) sebagai ujung tombak ada rasa khawatir, karena yang kena bawahannya langsung,” katanya.

Dada pun tidak membantah memerintahkan Edi Siswadi dan Herry untuk mengurus permasalahan bansos yang tengah dalam proses hukum. Sehingga dilalkukan urunan, bahkan dirinya pun ikut menyumbang kala itu.

Namun, Dada tidak mengetahui sumber uang tersebut dari mana. Dirinya hanya menerima laporan jika kerugian negara yang belakangan diketahui Rp9 miliar sudah dibayar. Bahkan dirinya mengaku sama sekali tidak curiga sumber itu dari mana.

”(Tahu untuk kepengurusan bansos) iya,”  Dada mengakui.

Di persidangan, Dada dihadirkan selain untuk dikonfrontir keterangannya juga untuk dimintai sebagai saksi untuk terdakwa Tomtom dan Kadar. Pertanyaan yang dilontarkan jaksa seputar porses penetapan penlok, adanya penlok yang tumpang tindih, hingga satu SK dua penlok berbeda.

Di situ, Dada mengaku jika dirinya menandatangani SK penetapan Penlok setelah melihat adanya paraf Sekda dalam hal ini Edi Siswadi. Sementara untuk mengecek isi SK sendiri tidak pernah dilakukannya.

”Saya hanya tandatangani setelah ada paraf Edi. Kalau ditanya saya ngecek isinya apalagi ngecek ke lapangan saya jawab tidak,” ujarnya.

Dada pun membantah jika pengadaan lahan RTH ada proyek tersembunyi, dalam hal ini untuk mencari dana mengurus kasus bansos. Menurutnya, itu merupakan murni program pemerintah pusat yang diamanatkan ke seluruh kabupaten kota di Indonesia.

Begitu juga saat menempatka Herry Nurhayat di DPKAD, lantaran murni ingin menyelamatkan aset daerah, walaupun kenyataannya kini justru terbalik. (Ahmad Sayuti)