(Sikap Kami) Usut Cepat Kasus Bansos

(Sikap Kami) Usut Cepat Kasus Bansos

JIKA ada barang mulia yang sering bermasalah, maka itu adalah bansos. Bantuan sosial. Dia kerap “disalahgunakan” untuk banyak kepentingan. Kepentingan memperkaya diri, kepentingan memperkaya kekuatan politik juga.

Khusus soal yang terakhir ini, itu sebabnya pemerintah membatasi bansos memasuki tahun politik. Sebab, gampang dijadikan alat untuk memoles citra, terutama bagi kepala daerah yang hendak maju ke kontestasi lagi.

Tapi, bansos Covid-19, sejatinya bukanlah bansos politik. Ada juga yang mempolitisinya, tapi lebih cepat ketahuan modusnya. Itu sebabnya, jika ada pejabat yang memasang fotonya di beragam paket bansos itu, menjadi kritikan dan olok-olok publik.

Bansos Covid-19 adalah bansos dalam kepentingan yang mendesak, genting. Tiba-tiba saja, warga miskin melambung begitu wabah virus corona datang menerjang.  Berusaha susah, bekerja pun banyak yang diberhentikan. Untuk merekalah bansos itu diadakan.

Tapi, betapapun pemerintah sejak awal mengeluarkan peringatan, agar bansos jangan dimainkan, toh tetap saja ada yang bermain-main di sana. Tidak terlalu banyak. Polisi setelah menelisik seratusan laporan penyelewengan yang terjadi. KPK pun menerima sekitar 600 kasus dugaan penyelewengan bansos. Sangat jauh dibanding jutaan penerima bansos di seluruh negeri ini.

Sungguhpun sedikit, tidak menjadi kata pemaaf bagi mereka yang mempermainkan bansos. Sebab, selain melanggar hukum, itu juga melukai nurani. Masa tetangga lagi sangat susah, masih sempat-sempatnya juga memangkas hak mereka?

Di Jawa Barat pun angkanya cukup tinggi. Nomor dua di Indonesia. Polda Jabar sedang menyelidiki 12 kasus. Tapi, menurut Mabes Polri, ada 18 kasus di Jabar.

Berapapun angka yang benar, kita mendesak aparat hukum untuk secepatnya mengambil tindakan. Kenapa begitu? Karena di tengah pandemi corona ini, bansos masih akan terus mengalir. Bahkan kemungkinan bisa sampai akhir tahun.

Maka, harus ada efek jera bagi mereka yang hingga kini masih memiliki niat untuk memangkas bansos warga miskin itu. Efek jera itu hanya akan muncul jika penegak hukum bergerak cepat, mengusut dan menjatuhkan hukuman, jika mereka terbukti bersalah.

Tidak ada waktu bagi aparat penegak hukum untuk menunda-nunda. Sebab, situasinya tetap darurat. Pemerintah menyebutnya darurat non-alam. Karena kondisi seperti ini tak ada yang tahu kapan akan berakhir, maka langkah untuk memunculkan efek jera bagi penilap bansos adalah upaya yang tepat.