Soal Denda Masker di Kota Bogor, Bima Arya: Sosialisasi Dulu

Soal Denda Masker di Kota Bogor, Bima Arya: Sosialisasi Dulu
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai menggelar sosialisasi terkait sanksi kepada para pelanggar masker di ruang publik berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020.

Sosialisasi dimulai di mal Bogor Trade Mall (BTM) serta di jalan H. Djuanda, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu (30/7/2020) sore WIB. Selama sosialisasi satu pekan ini, para pelanggar baru dikenakan teguran dan belum sanksi denda administrasi.

"Instruksi dari pak Gubernur kami diminta agar fokus dulu sosialisasi. Jadi, satu minggu ini kami sosialisasikan dulu agar warga semua tahu bahwa sekarang kalau tidak pakai masker ada dendanya," ungkap wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai memimpin sidak masker.

Bima menjelaskan, substansi dari Pergub nomor 60 Tahun 2020 ini pelanggar tidak langsung didenda. Adapun tahapannya, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, ditahan identitasnya, hingga kemudian didenda administrasi.

"Jadi, memang agak panjang tahapannya, sehingga kemungkinan kecil sekali ada orang yang sampai didenda," jelasnya.

Bima menegaskan, tetapi dari keempat tahapan itu, yang lebih dikedepankan adalah metode persuasifnya agar warga bisa patuh untuk tetap memakai masker jika bepergian.

"Kita lihat tadi di dalam mal BTM, kepatuhannya tinggi, 95 persen lah, lima persen warga pakai masker di dagu. Jadi, bukan tidak membawa," jelasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah mengatakan, akan melakukan sosialisasi selama satu pekan kedepan sebelum denda administrasi ini diberlakukan.

"Ada empat tahap di Pergub ini. Jadi, warga tidak bisa langsung di denda. Kami sosialisasikan dulu," tuturnya.

Agus menegaskan, pekan depan, pihaknya akan melakukan razia masker di tempat-tempat keramaian, seperti mal, pasar, terminal, jalan protokol dan stasiun.
 
"Untuk besaran dendanya Rp100 ribu sampai Rp150 ribu. Kami menyesuaikan aturan yang ada, karena kami terbiasa menerapkan Perwali nomor 37 tahun 2020 yang bisa melakukan tindakan. Yang lebih riskan di pasar, terminal, cafe, restoran dan keramaian diluar ruangan lainnya. Kami terapkan pola pengamanan baru nantinya setelah pra AKB ini," pungkasnya. (Rizki Mauludi)