BI Jabar Genjot Pemanfaatan QRIS

BI Jabar Genjot Pemanfaatan QRIS
Foto: Syamsuddin Nasoetion

INILAH, Bandung - Pesatnya perkembangan ekonomi digital direspons BI dengan meluncurkan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Kini, lembaga bank sentral  itu terus menggenjot pemanfaatan sistem pembayaran transaksi nontunai.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jabar Herawanto mengatakan, sejauh ini jumlah merchant yang mengimplementasikan QRIS di Jabar mencapai 900.537 entitas. 

“Capaian angka itu sekitar 27,46% terhadap nasional. Ini menjadi pemanfaatan tertinggi di Indonesia,” kata Herawanto saat peresmian 1.000 QRIS Rumah Ibadah Jawa Barat di Masjid Raya Provisi Jabar, Kota Bandung, Rabu (29/7/2020). 

Menurutnya, digitalisasi kini hadir dalam satu rangkaian end to end process baik dalam proses bisnis perekonomian maupun sarana pendukung, seperti proses transaksi pembayaran yang dilaksanakan secara digital. Berkembangnya ekonomi digital yang berbasis teknologi digital diharapkan dapat mendorong akselerasi pertumbuhan dan meningkatkan inklusifitas ekonomi nasional. Integrasi antarentitas ekonomi melintasi jarak dan waktu semakin dapat terlaksana sehingga perputaran ekonomi baik di skala daerah maupun di skala nasional dapat semakin cepat dan efisien.

Dia menuturkan, QRIS memiliki tujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan memajukan UMKM. Ujungnya, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai solusi pembayaran digital, pemanfaatan QRIS menjamin kemudahan, kecepatan, kenyamanan dan keamanan dalam berbagai transaksi. Tak hanya transaksi perdagangan, QRIS juga bisa dimanfaatkan untuk akses layanan publik dan kegiatan ibadah keagamaan. 

“Pemanfaatan teknologi digital dalam proses transaksi dengan QRIS, menjadi salah satu solusi dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang mau tidak mau telah menghadirkan kebiasaan baru pada pola interaksi antarmanusia yaitu meminimalkan kontak fisik dalam berkomunikasi dan bertransaksi,” ucapnya.

Guna meneruskan implementasi digitalisasi pembayaran, kali ini pihaknya melakukan digitalisasi pembayaran dalam transaksi kegiatan ibadah keagamaan. Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan Bank Mandiri, Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta didukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

“Melalui kegiatan launching ini, selain mendorong implementasi transaksi nontunai, QRIS juga memudahkan umat Islam dalam menunaikan ziswaf (zakat, infaq, sedekah dan wakaf),” tambahnya. 

Sedangkan, Regional CEO Bank Mandiri Region VI /Jawa 1 Sulaeman memaparkan QRIS merupakan solusi pembayaran digital yang mudah, cepat, nyaman dan aman bagi masyarakat terutama di tengah kondisi kenormalan baru. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap percepatan transformasi perekonomian digital Indonesia yang mana digitalisasi ini akan menjangkau masyarakat daerah secara luas dan mempermudah kegiatan perekonomian baik itu transaksi maupun pendanaan.

“Dengan QRIS, masyarakat tidak perlu menggunakan uang tunai yang berpindah dari tangan ke tangan, tetapi cukup memindai QR code menggunakan aplikasi uang elektronik dalam handphone, diantaranya LinkAja, LinkAja Syariah maupun aplikasi uang elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya,” ujarnya.

Sejak mengimplementasikan metode pembayaran QRIS, Sulaeman menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan hampir 200 ribu merchant se- Indonesia. Khusus di Jabar, dia menyebutkan kini terpasang lebih dari 16 ribu QR statis, termasuk di antaranya lebih dari 1.000 QR rumah ibadah dan lembaga donasi.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan wilayahnya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan sebagian penduduknya beragama Islam itu menjadi potensi pengembangan digitalisasi pembayaran dalam transaksi kegiatan ibadah.

Ke depan, pihaknya bekerja sama dengan KPwBI Jabar akan melakukan upaya akselerasi implementasi QRIS di wilayahnya. Sistem pembayaran ini akan menjadi salah satu media transaksi nontunai guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat khususnya transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan wisata edukasi. (dnr)