Masa Transisi Berakhir, Pengelolaan SPAM Sentul City Masih Berpolemik

Masa Transisi Berakhir, Pengelolaan SPAM Sentul City Masih Berpolemik
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Babakan Madang - Berakhirnya masa transisi pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Komplek Perumahan Sentul City, Jumat (31/7) lalu dianggap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menjadi ujian negara terutama Pemkab Bogor.

"Baik keputusan Mahkamah Agung (MA) maupun Undang-Undang (UU) tentang Sumber Daya Air (SDA) maka harusnya dengan berakhirnya masa transisi maka pengelolaan SPAM bukan lagi dikelola oleh PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC) tetapi oleh PDAM Tirta Kahuripan yang merupakan bagian dari Pemkab Bogor. Saya melihat ini tinggal menunggu ketegasan Bupati Bogor Ade Yasin," kata Direktur Kampanye Walhi Wahyu Perdana kepada wartawan, Senin, (3/8).

Dia menerangkan, apabila Pemkab Bogor maupun PDAM Tirta Kahuripan tidak mengambil alih pengelolaan SPAM di Komplek Perumahan Sentul City maka hal itu adalah pelanggaran hukum.

"Masa transisi sudah diberikan selama beberapa bulan lalu maka harus segera diambil alih, pelanggaran ini bertambah karena disaat sengketa dan masa pandemi Covid 19 pihak PT SGC tetap melakukan pemutusan layanan air yang merupakan hak warga negara, padahal yang berhak memutuskan layanan adalah PDAM Tirta Kahuripan," terangnya.

Akibat adanya pelanggaran, maka Walhi pun sudah melaporkan sengketa pengelolaan SPAM di Komplek Perumahan Sentul City ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sudah laporkan sengketa pengelolaan SPAM ini ke KPK karena berpotensi telah merugikan negara hingga harus dilakukan penyelidikan, seperti selisih harga yang besar antara standar pembayaran pelayanan air perkubik yang diberikan oleh PDAM Tirta Kahuripan dengan standar pembayaran pelayanan air perkubik yang diberikan oleh PT SGC dan lainnya," tutur Wahyu.

Sementara itu, Sekretaris Komite Warga Sentul City (KWSC) Aswil Asror sebagai pihak yang bersengketa dengan PT SGC mendesak Bupati Bogor Ade Yasin melalui PDAM Tirta Kahuripan segera mengambil alih pengelolaan SPAM.

"Privatisasi pengelolaan SPAM oleh PT SGC harus segera dihentikan, kalaupun tidak kami siap swakelola dengan menunjuk pihak lain untuk mengelola SPAM di Komplek Perumahan Sentul City," kata Aswil.

Selain itu, untuk mewujudkan pengambil alihan pengelolaan SPAM, maka pihaknya akan melakukan perangkat lain. Kalaupun gagal ia patut menduga ada sesuatu dibalik tetap dikelolanya SPAM oleh PT. SGC.

"Ini kan permasalahan lama yang sudah diputuskan oleh  MA bernomor 463 K/TUN/2018 juncto Nomor 11/B/2018/PT.TUN.JKT juncto nomor 75/G/2017/PTUN-Bdg tanggal 11 Oktober 2018 telah berkekuatan hukum tetap atau inchrah, hingga mau tak mau SPAM ini harus dikelola oleh PDAM Tirta Kahuripan atau pihak ketiga yang akan kami tunjuk," sambungnya.

Juru bicara KWSC Deni Erliana mengungkapkan, keputusan Bupati Bogor Ade Yasin yang enggan mengambil alih pengelolaan SPAM di Komplek Perumahan Sentul City karena lebih memilih mengurusi pelayanan air untuk masyarakat miskin.

"Harusnya Bupati Bogor Ade Yasin berpikir dengan mengelola SPAM di di Komplek Perumahan Sentul City maka akan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu dengan omset atau keuntungan ini bisa untuk memperluas jaringan pipa PDAM ke pelanggan air yang kurang mampu, kita hanya butuh ketegasan Pemkab Bogor, masa negara kalah dengan swasta?,"  ungkap Deni.

Ditemui terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku walaupun dirinya sudah mendengarkan masukan dari lembaga lain seperti Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, jajarannya akan tetap memperpanjang masa transisi masa pengelolaan SPAM.

"Kami kemungkinan akan tetap memperpanjang masa transisi pengelolaan SPAM di Komplek Perumahan Sentul City karena PDAM Tirta Kahuripan masih melakukan proses persiapan," tukas Ade. (Reza Zurifwan)