Regulasi EBT Dipercepat

Regulasi EBT Dipercepat
net

INILAH, Bandung - Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) tinggal selangkah lagi. Saat ini, pemerintah menggodok rancangan peraturan presiden yang akan mengatur harga listrik bersumber dari EBT.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengatakan, terobosan kebijakan pemerintah itu untuk membangun kepercayaan investor menjalankan bisnis energi bersih tersebut melalui pengaturan skema harga yang kompetitif.

Dia mengatakan, rancangan Perpres EBT itu telah mendapat dukungan penuh dari para pengusaha terkait. Itu ditunjukkan dengan adanya sinergi komunikasi bersama mereka selama proses penyusunan regulasi perpres itu.

“Rancangan Perpres EBT ini kami susun bersama-sama dengan para pelaku usaha. Kami komunikasikan dan melakukan benchmark terhadap proyek-proyek yang ada. Fasilitasi ini diharapkan mendukung pendanaan bagi dunia usaha mereka,” kata Sutijastoto dikutip Antara, Minggu (2/8/2020).

Menurutnya, Kementerian ESDM menargetkan Perpres EBT itu akan dirampungkan akhir tahun ini. Untuk itu, pemerintah terus membahasnya antarkementerian. 

Saat ini, Sutijastoto mengatakan Peraturan Menteri ESDM yang berlaku belum cukup menstimulus lahirnya kontrak-kontrak EBT yang baru. Berdasarkan hal itu, untuk membangun level kompetitif harga EBT ditentukan melalui Perpres EBT.

Pengoptimalan pasar EBT di Indonesia, diakuinya menjadi tantangan tersendiri mengingat skala keekonomian sering kali dianggap kurang kompetitif yang ditandai dengan tingginya harga beli EBT.

“Pabrikan-pabrikan PLTS di kita itu, baru pabrikan solar panel. Itu pun kapasitasnya kecil-kecil, paling besar 100 MW (mega watt). Apalagi, bahan bakunya masih impor, akibatnya harganya menjadi cukup tinggi,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, dia menuturkan harga PLTS di Indonesia kini masih mencapai US$1 per watt peak. Sementara, Cina sejauh ini sudah di level 20-30 sen dolar AS per watt peak dengan kapasitas antara 500-1.000 MW.
“Semoga dengan perpres ini, market kita bisa makin berkembang,” tambahnya.

Lebih jauh Sutijastoto menuturkan, Perpres EBT ini akan mampu menjadi jawaban atas berbagai permasalahan saat ini dengan memberikan net benefit yang positif. Dengan pemanfaatan EBT yang masif, maka akan menciptakan nilai-nilai ekonomi baru dan memberikan banyak manfaat seperti menghasilkan energi bersih; menciptakan harga listrik yang terjangkau dan meningkatkan investasi nasional serta daerah.

Di samping itu, pengembangan EBT juga akan mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi dalam negeri, mendorong munculnya pengusaha baru, hingga meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi nasional.

“Sumber-sumber energi nasional itu ada banyak di dalam negeri, sehingga kita mampu keluar dari jebakan neraca perdagangan,” ujarnya. 

Dia menambahkan, urgensi lain dari perpres tersebut yakni belum ada kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) pembangkit IPP, yang proses pengadaannya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Sementara itu, Direktur Aneka Energi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris menyinggung mekanisme penentuan harga yang akan ditentukan dalam Rancangan Perpres EBT.

“Jadi, nantinya hanya ada tiga. Yaitu feed in tariff, harga patokan tertinggi (HPT), dan harga kesepakatan,” sebutnya. 

Pemerintah berharap beleid baru ini mendapat dukungan dari stakeholder terkait sebagai bagian dari sinergi dan sinkronisasi atas instrumen kebijakan yang akan dijalankan di kemudian hari.

“Ini yang terjadi di PLTA, pungutan air baik pusat maupun di daerah cukup besar, bahkan sampai Rp250 per kWh. Ini yang sedang kita perbaiki,” kata Harris. (Antara)