PT Star Energy Bantah Tudingan Usahanya Berpotensi Menimbulkan Bencana

PT Star Energy Bantah Tudingan Usahanya Berpotensi Menimbulkan Bencana
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Pihak PT Star Energy membantah tudingan jika dianggap keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geoterhmal) yang dikelolanya menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan berpotensi menimbulkan bencana. Sebab, usaha eksplorasi panas bumi tersebut telah memenuhi analisa dampak lingkungan (Amdal) dan juga dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Manager Komunikasi PT Star Energy Iwan Azof mengatakan, pihaknya tidak akan membela diri. Namun, rasanya tidak bisa juga dituding sebagai penyebab terjadinya bencana alam. Dia menyebutkan, kondisi lingkungan saat ini sebenarnya sangat dipengaruhi perubahan iklim, perubahan lingkungan, dan lain sebagainya.

"Soal tudingan saya tidak membela diri, silakan saja dilakukan penelitian. Namun semua ini juga terjadi karena perubahan iklim, perubahan lingkungan juga. soal lingkungan semua sudah sesuai aturan Amdal, jadi kami lakukan sesuai koridor yang berlaku, tapi kalau dirasa ada kekurangan silakan dikaji lagi. Kalau masih ada yang kurang akan kami tingkatkan lagi," kata Iwan usai melakukan mediasi dengan perwakilan warga Desa Margamukti dan Desa Sukamanah, Pangalengan, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya, semua lokasi pengeboran sumur panas bumi yang dikelola PT Star Energy itu berada dikawasan perkebunan milik PTPN VIII. Dan selama ini semua pekerjaan yang mereka laksanakan sudah sesuai prosedur, termasuk pemberitahuan kepada warga sekitar. Namun demikian, ia juga mengakui dalam perjalanannya pasti ada kekurangan dan kelebihannya.

"Lahan yang dipakai itu tidak enam hektar, tapi yang efektif dipakai sekitar dua hektar. Jadi lahahnya dibuka dulu, tapi nanti setelah sumur selesai dibuat lahan disekitarnya itu dihijaukan kembali. Nah soal katanya ada sumur sumur yang telah kami buat tapi diterlantarkan, secara detail saya kurang tahu, tapi logikanya kalau sudah ada untuk apa membuat lagi sumur baru," ujarnya.

Soal tuntutan warga yang meminta pihak PT Star Energy membatalkan pembuatan sumur baru, dia mengaku tidak bisa memutuskan sepihak. Sebab, segala keputusan dilakukan atas persetujuan para pimpinan.

"Kami menghormati pihak pihak yang menyuarakan keprihatinan, itu kami dengar. Tapi kami juga ada keterbatasan, kita jalankan perintah dan dalam berbisnis dengan negara ini ada aturan aturannya. Sehingga kami tidak bisa serta merta bilang iya, tapi kami harus lapor sama pimpinan,"katanya. 

Sementara itu,  ribuan warga dari Desa Margamukti dan Sukamanah di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang tergabung dalam Pangalengan Bangkit melakukan aksi unjuk rasa di area helipad milik PT Star Energy. Mereka menuntut perusahaan panas bumi tersebut untuk tidak lagi melakukan pengalian sumur panas bumi baru.

Koordinator Aksi Pangalengan Bangkit Iman Abdurahman mengatakan, selama kurang lebih 20 tahun berdiri perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Star Energy sama sekali tidak membawa manfaat bagi masyarakat di 13 desa di Pangalengan. Alih-alih membawa manfaat, justru pada 2015 lalu menyebabkan bencana longsor akibat ledakan pipa geoterhmal hingga menguruk Kampung Cibitung Desa Margamukti dan menewaskan puluhan nyawa warga.

"Sekarang mereka akan menambah sumur baru. Dimana aktivitas penggalian sumur itu juga membabat tanaman sayuran milik para petani disini, pembabatan lahan pertanian seluas kurang lebih 6 hektar itu dilakukan pihak Star Energy tanpa permisi kepada para petani," kata Iman. 

Penggalian sumur baru yang dilakukan di wilayah Panon Arum Desa Margamukti, selain merusak tanaman sayuran milik masyarakat sekitar itu dikhawatirkan juga dapat merusak kelestarian lingkungan. Ancaman kekeringan dampak dari pengeboran sumur panas bumi tersebut.

"Dari berbagai sumber menunjukan jika keberadaan sumur panas bumi dimanapun juga menyebabkan hilangnya sumber air bersih. Selain itu, ancaman bencana alam seperti longsor terus membayangi kami," ujarnya. (Dani R Nugraha)