Gara-gara 'Ogah Bayar' 3 Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kab Bogor Terancam Diganti

Gara-gara 'Ogah Bayar'  3 Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kab Bogor Terancam Diganti
Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bogor M Leo Hananto Wibowo. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor- Tiga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor terancam di ganti lewat sistem Pergantian Antar Waktu (PAW) karena dianggap tidak membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan.

Informasi yang dihimpun Inilah, ketiga anggota Fraksi Partai Demokrat itu ialah IN, AS dan H, mereka dituntut membayar dana pergantian kompensasi suara mulai dari angka Rp 70 hingga 140an juta.

"Ketiga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor tersebut terancam di PAW karena dianggap tidak membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan, mereka saat ini menunggu keputusan DPP Partai Demokrat," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bogor M Leo Hananto Wibowo kepada wartawan, Rabu, (5/8).

Sepupu dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menerangkan sebelum 'kasus' di bawa ke Kantor DPP Partai Demokrat, ketiganya sudah dipanggil ke DPD Partai Demokrat Jawa Barat.

"Karena sudah setahun diperingati oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor untuk membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan namun tidak 'diindahkan',  maka hal ini langsung ditanggani DPD Parta Demokrat Jawa Barat lalu mereka mengirim surat ke DPP Partai Demokrat untuk selanjutnya tinggal menunggu keputusan para petinggi yang berwenang untuk mengambil sikap selanjutnya," terangnya.

Leo sapaan akrabnya menuturkan bahwa alasan ketiga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bogor tersebut belum membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan karena sebelumnya mereka 'habis-habisan' saat berkampanye.

"Selain alasan habis-habisan saat kampanye, salah satu dari mereka juga ada yang beralasan habis-habisan karena istrinya mengikuti ajang pemilihan kepala desa hingga mereka kesulitan mencicil pembayaran. Karena alasan itu mereka meminta waktu hingga Bulan Desember Tahun 2020 ini, namun keputusan akhir sekali lagi tetap di DPP Partai Demokrat," tutur Leo.

Mengenai  kabar akan adanya perlawanan hukum dari salah satu anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor yang akan di PAW, ia menyakini hal itu tidak akan dilakukan karena Partai Demokrat bisa menuntut balik mereka.

"Sebelum pencalegan kan mereka kan sudah menandatangani pakta integritas, lalu ada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat dan mereka juga sudah menandatangani diatas materai surat peringatan terakhir atau lainnya hingga kalau mereka ada perlawanan hukum, mereka malah bisa dituntut balik oleh DPP Partai Demokrat," lanjutnya. (Reza Zurifwan)