Polda Jabar: Kasus Sunat Bansos Covid-19 Bertambah Jadi 17

Polda Jabar: Kasus Sunat Bansos Covid-19 Bertambah Jadi 17

INILAH, Bandung - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyebutkan terdapat penambahan jumlah dugaan kasus penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Saat ini total kasus yang diselidiki berjumlah 17 kasus yang semula 13.

"Semuanya 17. Ada tambahan di kuningan, ada empat tambahan," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (5/8/2020).

Erlangga menyebutkan, penambahan kasus tersebut didapat dari limpahan dari Tim Saber Pungli Kabupaten Kuningan. Namun, Erlangga tidak merincikan detail keempat kasus tersebut.

"Itu dari limpahan dari saber pungli kabupaten kuningan," ujar Erlangga.

Erlangga menjelaskan, ke-17 kasus tersebut semuanya masih pada tahap klarifikasi. Pasalnya, polisi tidak ingin gegabah dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengungkap jenis kasus tindak pidana korupsi tersebut.

"Masih tahap klarifikasi, belum lidik, masih tahap klarifikasi, karena kan harus ambil keterangan satu-satu dari yang pelaksana, kemudian dari penerima. Ini kan semuanya laporan masyarakat, bukan hasil lidik," ungkap Erlangga.

Selain itu, Erlangga memastikan, belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam belasan kasus tersebut.

"Semuanya masih proses, belum ada tersangka," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yaved Duma Parembang mengatakan, diduga para pelaku merupakan aparat kewilayahan, mulai dari tingkat bawah RT hingga Kepala Dinas.

"Macam-macam (terduga pelakunya), ada Camat, Kades, Kadis Sosial, Kasi Kesra, aparat desa, perangkat desa, dan ketua RT," ucap Yaved saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2020).

Selain itu, terdapat beragam modus penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 pada kasus yang sedang ditanganinya. Diantaranya, memotong langsung dana tersebut secara sepihak.

Bahkan, terdapat modus mengganti isi dus bansos dengan barang-barang yang secara harga lebih ekonomis. Dia menyebutkan, hal tersebut terjadi pada kasus di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. (Ridwan Abdul Malik)