Presiden Kritik Menteri, Netty Aher: Semoga Bukan Sekedar Gimik Politik

Presiden Kritik Menteri, Netty Aher: Semoga Bukan Sekedar Gimik  Politik

INILAHKORAN, Jakarta,- Presiden kembali mengkritik kinerja menteri terkait rendahnya penyerapan anggaran Covid-19. Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher  berharap agar kegeraman tersebut bukan sekedar gimik politik dan pencitraan.

 

“Jika pemimpin mengkritik, mengevaluasi dan menunjukkan kesalahan bawahan, maka seharusnya diikuti dengan perubahan kinerja. Jika belum ada perubahan,  maka perlu dicari apa akar permasalahannya. Menteri sebagai pembantu presiden harus bisa menerjemahkan arahan dan visi presiden, bukan malah menghambat dengan ego sektoral dan mentalitas silo,” ujarnya dalam keterangan media, Kamis (06/08/20).

 

Menurut Netty, daripada bolak-balik menunjukkan kegeraman, lebih baik presiden tegas saja. “Lakukan yang dianggap perlu, jangan ragu. Penanganan Covid-19 ini membutuhkan kolaborasi optimal antar kementerian dan lembaga. Setiap elemen  harus bekerja extra ordinary guna mencapai target dan indikator kinerja sesuai arahan Presiden. Jadi, jika  harus ada pergantian, maka ukurannya adalah kinerja, bukan like or dislike apalagi alasan kepentingan politik kelompok,” katanya. Dalam pandangan Netty,  kritik Presiden pada para menteri tanpa diikuti perubahan konkret hanya menghabiskan energi.

 

Terkait rendahnya serapan anggaran,  anggota Banggar DPR RI ini sungguh menyayangkan dari Rp695 triliun anggaran Covid-19, baru 20 persen atau sekitar Rp141 triliun yang terserap dan ada 40 persen kementerian dan lembaga yang belum menyelesaikan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). “Saya tidak habis pikir, apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyerapan anggaran. Bukankah instrumen hukumnya sudah jelas?”

 

Kata Netty, saat ini rakyat butuh penyelesaian masalah, butuh jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan pekerjaan, jaminan rasa aman dan terbebas dari ketakutan akan kelaparan dan kematian. “Rakyat butuh pemerintahnya hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan membuat  lelucon dan kegaduhan komunikasi. Gunakan anggaran  negara sebagai instrumen menyelesaikan masalah, bukan sekedar angka. Pemerintah harus memastikan memastikan sistem berjalan dengan baik,” ujarnya.