Purwakarta Merumuskan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Purwakarta Merumuskan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta – Pemkab Purwakarta saat ini tengah merumuskan sebuah kebijakan baru yang harus dijalankan seluruh masyarakat di masa pandemi ini. Kebijakan kali ini, merujuk pada intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dalam Inpres tersebut, salah satu poinnya mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Inpres ini, juga sekaligus menjadi dasar hukum kepala daerah untuk membuat aturan di wilayah masing-masing. Dalam inpres tersebut, masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhdap pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dalam kebijakannya.

Sanksi ini berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Adapun sanksinya, dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyambut baik terbitnya Inpres tersebut. Menurutnya, ini bisa menjadi dasar hukum jajarannya untuk melakukan tindakan tegas bagi mereka yang tak memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kami akan segera merumuskan untuk membuat regulasi turunan dari inpres tersebut,” ujar Anne kepada INILAH, Kamis (6/8/2020).

Anne mengklaim, sejauh ini jajarannya gencar melakukan sosialisasi guna mendorong kebiasaan baru masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya, mendorong kebiasaan memakai masker dalam beraktivitas di luar ruangan dan menyeringkan cuci tangan pakai sabun.

Dia tak memungkiri, sampai saat ini masih banyak dari kalangan masyarakat yang tak mengindahkan imbauan soal penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Makanya, dirinya sangat mendukung dengan terbitnya Inpres tersebut.

“Harus ada sanksi, supaya aturan ini bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarkat tanpa kecuali,” tegas dia.

Untuk penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di wilayahnya, sudah terpikir oleh Anne. Sanksinya, bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial hingga denda administrative. Sanksi sosial, mungkin yang akan lebih ditekankan.

“Kalau sudah ada regulasinya, nanti yang melanggar protokol kesehatan akan disanksi kerja sosial. Mereka harus membersihkan tempat ibadah, dan menyapu jalan,” pungkasnya. (Asep Mulyana)