Gak Pakai Masker, Warga Ada yang Lupa dan Gak Peduli

Gak Pakai Masker, Warga Ada yang Lupa dan Gak Peduli
foto: Humas Pemprov Jabar

INILAH, Bandung-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat menemukan 927 pelanggar aturan tanpa masker. Jumlah tersebut berdasarkan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) No 60/2020.

Kepala Satpol PP Provinsi Jabar, M Ade Afriandi mengatakan, sudah sembilan hari ini pihaknya melaksanakan operasi di lapangan. 

"Selama operasi penegakan aturan. Kami mencatat pelanggaran 927 orang yang kita dapat jaring temui di lapangan," ujar Ade, Kamis (6/8/2020)

Dia mengakui, terdapat berbagai pelanggaran ditemukan oleh pihaknya selama bertugas. Baik itu tidak menggunakan masker, atau membawa masker tapi tak digunakan. Selain itu, ada pula yang  menggunakan masker tapi tidak dengan sebenarnya. 

"Alasannya yang tak pakai masker itu ada yang lupa, tak peduli dengan adanya covid-19 dan dan lainnya," katanya.

Selain alasan para pelanggar yaitu lupa membawa masker, namun beberapa mengaku tidak nyaman menggunakan masker, lantaran sulit bernafas. Juga ditemukan pelanggar yang tidak peduli, dan sengaja mengabaikan protokol.

"Mayoritas alasanya memang lupa. Tapi, ada yang tak peduli juga dengan Covid-19 jadi tak pakai masker," katanya.

Menurut Ade, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk meneggakan aturan pada  927 orang yang terjaring. 

"Kami sedang mempersiapkan patroli penegakan di fasilitas publik. Jadi, 927 orang ini kalau melanggar dua atau 3 kali maka akan ada sanksi," katanya.

Ade memaparkan, secara rinci dari 927 orang tersebut sebanyak 104 orang tak membawa masker, 307 membawa masker tapi tak digunakan dan 516 menggunakan masker tapi tak digunakan dengan benar.

"Kami memberikan 863 teguran lisan dan 64 teguran tertulis. Pelanggar Pergub itu ada  PNS sebanyak 41 orang kami temukan saat operasi. Sisanya, mayoritas masyarakat yang ada di tempat publik," katanya.

Ade mengaku, dalam melakukan operasi pihaknya memiliki keterbatasan area kewenangan. Dengan begitu, maka hanya beroperasi di fasilitas publik dan pelayanan yang asetnya dimiliki Jabar.

"Jadi 927 yang kami dapatkan hasil operasi di aset Jabar. Karena kan di daerah kabupaten/kota ada kewenangan. Jadi, kami ada pembagian tugas dan area dengan daerah," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Sanksi Administraif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat.Peraturan ini mengatur terkait sanksi dan denda kepada individu atau pihak yang dianggap melanggar protokol kesehatan. 

Nantinya mereka yang dianggap melanggar bisa dikanakan denda mencapai Rp500 ribu.

Berdasarkan pasal 12 pergub ini, aparat keamanan akan memberikan sanksi berat dalam bentuk denda administratif Rp100 ribu kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan atau menjaga jarak selama pemberlakukan pelaksanaan PSBB/AKB. Meski demikian, aparat juga bisa memberikan saksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis.

"Sedangkan sanksi sedang terdiri dari jaminan kartu identitas, kerja sosial, atau pengumuman secara terbuka," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil berdasarkan pergub tersebut. (riantonurdiansyah)