Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Sah Berbadan Hukum

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Sah Berbadan Hukum
istimewa

INILAH, Bogor - Setelah Presiden Joko Widodo telah menandatangani Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 4 Agustus lalu.

 Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerapkan Inpres tersebut dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan serta pengendalian Covid-19 melalui regulasi di seluruh wilayah Kota Bogor. 

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menyampaikan, ditengah situasi Pandemi Covid-19 yang signifikan terjadi peningkatan,  Pemerintah Kota Bogor senada dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk mengupayakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dengan mempropagandakan tertib kesehatan melalui protokol kesehatan yang disebarkan melalui berbagai media informasi.

"Bahkan kami telah menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan setelah disampaikan berulang kali," ungkap Alma kepada wartawan pada Kamis (6/8/2020) sore.

Alma menegaskan, Pemkot Bogor telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan PSBB atau AKB Dalam Penanggulangan Covid-19, yang ditandatangani Wali Kota Bogor pada tanggal 4 Agustus 2020 dan langsung diberlakukan.

"Sanksi administratif yang diberlakukan beragam sesuai dengan jenis pelanggarannya, ada 11 pasal yang mengatur terhadap bentuk kegiatan, dan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020, isi aturannya dapat diliat melalui JDIH Kota Bogor dan informasi Pemerintah Kota Bogor," papar Alma

Alma menambahkan, Perwali 64 tentang sanksi tertib kesehatan berupa protokol kesehatan ini telah diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 6, dengan mengutamakan kearifan lokal dan bantuan seluruh lapisan masyarakat untuk patuh.

"Satpol PP yang dibantu Polri dan TNI dapat menjalankan kewenangan ini dengan baik,  serta dalam pengawasan Wali Kota dan Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor agar pelaksanaannya efektif menurunkan peningkatan penularan," tambahnya.

Alma juga menegaskan, pihaknya menyampaikan regulasi ini sebagai bagian pelayanan perlindungan masyarakat, agar tidak terlena dengan adanya pelonggaran kegiatan beberapa sektor dimasa Pandemi.

"Jika melanggar protokol kesehatan maka  akan dikenai sanksi administratif sebagaimana yang tertuang di Perwali," pungkasnya. (Rizky Mauludi)