(Sikap Kami) Nasib Bandara Kita

(Sikap Kami) Nasib Bandara Kita
Antara Foto

TENTU saja kita kaget ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan bandara internasional terlalu banyak di Indonesia. Kenapa? Karena sebagian di antaranya diresmikan Presiden sendiri. Setiap meresmikan, Presiden selalu menyampaikan kebanggaan.

Kita bisa mencatat, misalnya, ketika Presiden meresmikan Bandara Internasional Raden Inten II di Bandarlampung, 8 Maret 2019 lalu. Saat itu, Jokowi meminta kementerian terkait segera menyediakan rute penerbangan internasional. Lalu, ketika meresmikan Tol Pandaan-Malang, 13 Mei 2019, Presiden mendorong agar Bandara Abdulrachman Saleh segera berubah status sebagai bandara internasional. Masih banyak contoh-contoh lainnya, termasuk saat meresmikan Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarbaru.

Munculnya bandara-bandara internasional itu jelas selama ini untuk mendorong industri pariwisata. Wisatawan Malaysia atau Singapura yang hendak ke Padang, misalnya, tak perlu ke Jakarta dulu, tapi bisa langsung ke Bandara Minangkabau. Karena itu, bandara-bandara internasional itu harus dilengkapi dengan persyaratannya, salah satunya pos keimigrasian.

Tidak semua bandara internasional itu “gagal”. Bandara Sam Ratulangi di Manado, misalnya, kini menjadi hub internasional yang megesankan untuk pariwisata. Sebelum wabah Covid-19, dia jadi salah satu destinasi pilihan wisatawan China.

Lalu, kalau sekarang ada sekitar 30 bandara berstatus internasional di kita dianggap kebanyakan, tentu ada yang keliru dalam perencanaan. Ada bandara internasional yang “gagal” sehingga Presiden Jokowi ingin bandara hub dan super hub hanya di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Sultan Hasanuddin, Sam Ratulangi, dan Juanda di Surabaya.

Menghadirkan bandara hub dan superhub pun bukan tanpa risiko. Bisalah kita bayangkan betapa kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta di saat-saat normal karena banyak transportasi udara terpangkal di sana. Sementara karena bebannya yang sudah terlalu tinggi, Bandara Halim pun terpaksa dimanfaatkan –kembali-- sebagai bandara komersial.

Tak kalah khawatirnya kita adalah ketika industri pariwisata sudah hidup kembali jika wabah Covid-19 bisa dituntaskan. Maka, kepadatan di delapan bandara itu akan semakin tinggi.

Tapi, tentu semuanya kita kembalikan lagi kepada pemerintah sebagai pengatur negeri. Yang kita inginkan adalah apapun keputusan pemerintah, semestinya diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Bukan dadakan atau dengan perhitungan pendek. (*)