Raperda agar Fasus Fasum di Perumahan dikelola Pemkab Bandung

Raperda agar Fasus Fasum di Perumahan dikelola Pemkab Bandung
istimewa

INILAH,Bandung- Banyaknya pengembang perumahan yang tak kunjung menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum ( fasus fasum) nya kepada Pemerimtah Kabupaten Bandung, mendorong DPRD Kabupaten Bandung untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyerahan Sarana dan Utilitas (PSU). Tujuannya agar fasus fasum di perumahan bisa dilakukan perawatan dengan baik.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Riki Ganesha mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PSU perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, dibentuk agar fasilitas fasos-fasum yang ada di perumahan mendapatkan perawatan yang baik dari pemerintah daerah. Hal ini memang menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat yang telah membayar pajak. Sehingga, Perda PSU ini adalah bentuk hadirnya pemerintah ditengah tengah masyarakatnya.

"Ketika sudah ada serah terima aset dari pengembang ke pemerintah daerah, maka aset-aset yang ada di perumahan seperti aset jalan, irigasi dan sarana ibadah akan dipelihara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Dengan demikian, akan ada kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pengembang," kata Riki  di Kantor DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Jumat (7/8/2020).

Dengan adanya penyerahan kepada pemerintah daerah dan pemeliharaannya, dapat mencegah kekumuhan dilingkungan perumahan tersebut. Selain itu, Perda PSU ini juga bisa menjadi pemasukan daerah. Kata dia, Raperda PSU tersebut adalah merupakan revisi dari Perda Nomor 12 Tahun 2013. Dalam Raperda PSU, dipastikan tidak ada lagi perumahan yang aset fasus fasum nya tidak diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Memang banyak aset perumahan yang belum diserahterimakan, ada yang developernya masih ada, dan juga ada developernya sudah pergi entah kemana. Nah dengan Raperda PSU ini diharapkan tidak ada lagi pengembang perumahan yang tidak menyerahkan fasus fasum nya kepada pemerintah," ujarnya.

Riki melanjutkan, selain masalah penyerahan PSU,  pemberian izin perumahan juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena menyangkut luasan lahan dan kondisi eksisting. Apalagi perumahan yang dibangun di lahan hijau seperti sawah, maka harus mengikuti Perda RT/RW, kajian site plan dan juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya. Jika dilanggar, ancaman pidana tata ruang bisa dikenakan pada pelanggarnya. Untuk mencegah pembangunan perumahan yang tanpa izin, maka pemerintah harus melakukan penegakan aturan yang tegas dan lurus. Satpol Pp harus rutin melihat kondisi eksisting yang ada di lapangan dengan cara menjalin kerjasama dengan Dinas Perizinan. Kemudian, Satpol PP juga harus memaksimalkan laporan dari masyarakat.

"Sejauh ini belum ditemukan perumahan tanpa izin karena memang pengeluaran izinnya yang tidak sembarangan. Tapi, kalau kavling mungkin banyak yang tidak berizin," katanya.

Riki melanjutkan, salah satu tujuan pembentukan Perda adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah segera mensosialisasikan Raperda dan Perda tersebut. Semaksimal mungkin untuk segera menindaklanjuti penegakan hukum terkait pelanggaran Perda.

"Jangan sampai ada Perda yang sudah dibentuk dengan baik, tapi pada saat implementasi di lapangan hanya jadi semacam "macan kertas" saja. Kita juga akan melakukan kajian serta analisis Perda mana saja yang hanya sebagai "macan kertas". Makanya, implementasi Perda di lapangan harus tegak lurus dengan aturan yang ada diatasnya," ujarnya. (rd dani r nugraha).