PDAM Libatkan PT SGC dalam Pengelolaan SPAM, KWSC Berang

PDAM Libatkan PT SGC dalam Pengelolaan SPAM, KWSC Berang
Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin. (antara)

INILAH, Bogor - PDAM Tirta Kahuripan tetap menggandeng PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC) dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Komplek Perumahan Sentul City.

Hal lebih lanjut, akan dibahas dalam rapat pada Senin (10/8) pagi sebelum berakhirnya masa kerja sama bisnis antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaan PTSentul City Tbk tersebut.

"Kami akan bahas Senin pagi, yang jelas jika sebelumnya PT SGC ada di depan dalam pengelolaannya. Kini, atas perintah Mahkamah Konstitusi (MK Nomor 85/PUU-XI/2013) maka PDAM Tirta Kahuripan yang ada di depan, sedangkan PT SGC ada di belakang," kata Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, Minggu (9/8/2020).

Menyikapi masih dilibatkannya PT SGC dalam pengelolaan SPAM Sentul City, juru bicara Komite Warga Sentul City (KWSC) Deni Erliana melihat bahwa Pemkab Bogor bermaksud membiarkan pelanggaran hukum oleh PT Sentul City dan anak perusahaannya PT SGC terus terjadi atau setidaknya tidak mampu bertindak tegas atas kedua perusahaan tersebut.

Deni Erliana melihat ada ketidakmampuan Pemkab Bogor untuk bertindak tegas atas kedua perusahaan tersebut karena setengah hati dalam mengambil alih pengelolaan SPAM. Padahal, dengan diambil alihnya SPAM Sentul City maka Pemkab Bogor akan mendapatkan keuntungan besar lalu mampu menyediakan jaringan pipa air PDAM Tirta Kahuripan ke masyarakat kurang mampu.

“Dalih bahwa mereka telah berinvestasi Rp200 miliar itu kurang akuntabel. Info yang kami dapat, hanya Rp22 miliar dan dengan rentang waktu puluhan tahun maka saya yakin itu sudah mendapatkan keuntungan apalagi secara teknik beberapa fasilitas sosial maupun umum sudah diserahkan ke Pemkab Bogor termasuk jaringan pipa air yang mereka klaim sebelumnya," kata Deni kepada wartawan.

Wanita alumni Universitas Nasional, Jakarta Selatan ini, menerangkan bahwa permohonan penangguhan batas waktu masa transisi juga menunjukkan Pemkab Bogor meremehkan dan bahkan mengabaikan hukum dan konstitusi, peraturan pemerintah, putusan peradilan berkekuatan hukum tetap, dan laporan lembaga negara.

Permohonan penangguhan batas waktu masa transisi menunjukkan Pemkab Bogor tidak bekerja selama 21 bulan (terhitung sejak putusan MK). Ini ditunjukkan dengan: (1) belum dibatalkannya perjanjian “jual-beli air” antara PDAM Tirta Kahuripan dengan PT Sentul City (dan adanya kabar bahwa perjanjian baru akan ditandatangani).

“Kemudian, masih belum tuntasnya penyerahan prasarana, sarana, utilitas (PSU) terutama yang terkait dengan pengelolaan air bersih—dari PT Sentul City kepada Pemerintah Kabupaten Bogor;  belum dipisahkannya tagihan pemakaian air bersih dari tagihan BPPL di Sentul City dan baru dilakukannya verifikasi terhadap calon pelanggan PDAM, padahal masa transisi sudah berakhir," terangnya.

Deni menjelaskan permohonan penangguhan batas waktu masa transisi merugikan hak kami sebagai warga negara dalam menikmati layanan negara, terutama dalam hak atas air sebagai barang publik (res communes) yang mesti dikendalikan dan dikuasai negara demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Permohonan penangguhan batas waktu masa transisi juga akan memperpanjang intimidasi PT Sentul City dan PT SGC terhadap warga, terutama dengan memutus pipa air bersih ke rumah-rumah warga. Ini karena selama masa transisi, pengelolaan air bersih tetap berada dalam kendali penuh PT SGC yang secara sewenang-wenang menerapkan aturan berlangganan versi mereka sendiri tanpa melihat adanya putusan yang telah inkracht," jelas Deni.

Ia memaparkan permohonan penangguhan batas waktu masa transisi akan menambah jumlah kerugian negara senilai lebih daripada 780 juta rupiah per bulannya, akibat negara dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan terus kehilangan kesempatan untuk mengelola air bersih di Sentul City secara penuh.

"Wabah Covid-19 telah dijadikan dalih oleh Pemkab Bogor sangat tidak relevan karena mereka memiliki waktu 21 bulan terhitung sejak putusan MK dan satu tahun penuh terhitung sejak Surat Keputusan Bupati Bogor. Terlebih, pekerjaan tetap bisa dilakukan di masa wabah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," paparnya.

Atas ketidakluasan ini, Deni pun memohon kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya untuk segera mengajukan laporan pengawasan malaadministrasi Bupati Bogor kepada Ombudsman Republik Indonesia agar segera diterbitkan rekomendasi.

"Kami juga memohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki dugaan korupsi pada kerugian negara yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan air bersih di kawasan PT Sentul City seperti yang ditemukan oleh Ombudsman dan dalam serah-terima PSU seperti yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," lanjut Deni. (reza zurifwan)