Gun Gun Gunawan Minta Perusahaan Harus Bisa Menitipkan Diri kepada Masyarakat Sekitar

Gun Gun Gunawan Minta Perusahaan Harus Bisa Menitipkan Diri kepada Masyarakat Sekitar
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan mengatakan, berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung diminta dapat menitipkan diri kepada masyarakat sekitar. Sebab, kendati memiliki otoritas sendiri tapi alangkah baiknya jika bisa hidup berdampingan dan turut memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. 

Hal tersebut dikatakan Gun Gun menyikapi adanya aksi penolakan pengeboran sumur baru panas bumi oleh PT Star Energy di Pangalengan beberapa waktu lalu.

"Meskipun itu BUMN tapi karena ada disini yah harus bisa menitipkan diri. Kalau bisa hidup berdampingan dan saling memberikan manfaat kan itu lebih baik," kata Gun Gun, Senin (10/8/2020).

Menurutnya, semua perusahaan yang berada di Kabupaten Bandung apalagi yang berstatus strategis nasional sudah semestinya bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Sehingga ada aturan agar setiap perusahaan yang berdiri disuatu daerah harus mengeluarkan dana corporate social responsibility (CSR). Sebab, dampak positif dan negatif suatu perusahaan itu dirasakan masyarakat sekitar.

"Ini harus diklarifikasi, apakah benar tidak mengeluarkan atau tidak. Kalau sudah dikeluarkan dititipkan kepada siapa, ke Pemda, Pemerintah Desa atau ada kebijakan untuk dibagikan pada masyarakat melalui kelompok tertentu, yah terangkan saja. Nah soal regulasi CSR ini juga yang menjadi pekerjaan rumah bagi kami pemerintah daerah," ujarnya.

Gun Gun melanjutkan, soal perizinan pengeboran sumur panas baru oleh PT Star Enegry, ia berjanji akan melakukan evaluasi dan mitigasi. Karena jangan sampai pengeboran sumur panas bumi itu menimbulkan dampak negatif hingga menimbulkan bencana alam seperti longsor, kekeringan dan lain sebagainya.

Terkait pertanian sayuran milik warga yang dilabrak pihak PT Star Energy, Gun Gun sangat menyayangkan hal itu. Para petani itu selayaknya mendapatkan perlakuan yang wajar.

"Yang saya tahu itu lahan PTPN dan katanya sudah ada perjanjian sama warga soal batas waktu penggarapan lahan itu. Cuma katanya yang lain nurut, ini ada satu petani yang tetap menggarap lahan yang mau dipakai itu. Tapi katanya ada juga uang kerohiman atau ganti rugi untuk petani itu," ujarnya. (Dani R Nugraha)