Selain Diundur, Pilkades Serentak Juga Ada Tambahan Anggaran

Selain Diundur, Pilkades Serentak Juga Ada Tambahan Anggaran
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Menyikapi surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 141/4528/SJ tentang penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades), Pemkab Bogor pun langsung mengadakan rapat.

Wabup Bogor Iwan Setiawan akan mengusulkan kepada Kemendagri agar tetap bisa melaksanakan Pilkades pada akhir 2020 ini. Rapat dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan 34 camat. 

"Awalnya kan Pilkades di 88 desa dan 34 kecamatan akan beelangsung pada November, karena adanya perintah penundaan maka kami mengusulkan ke Kemendagri agar diperbolehkan tetap menggelar Pilkades setelah batas akhir penundaan pada Rabu (9/12/2020)," kata Iwan kepada wartawan, Selasa, (11/8/2020).

Dia menerangkan, dalam pelaksanaan Pilkades serentak mendatang, maka jajarannya akan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

"Pelaksanaan Pilkades serentak nanti sesuai protokol kesehatan Covid-19. Oleh karena itu akan ada tambahan anggaran dari sebelumnya. Kepastian besar anggaran itu akan dibahas di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) pada akhir Agustus ini," terangnya.

Iwan menuturkan pertimbangan lainnya tetap melaksanakan Pilkades serentak agar tidak ada kekosongan kepemimpinan dan kepastian hukum atas lahirnya kebijakan pemerintah desa.

"Kalau jabatan kepala desa (Kades) diisi Plt kan ada batas waktunya hingga 6 bulan sementara masa pandemi Covid 19 kita tidak ketahui sampai kapan. Lalu, ada juga kekosongan kepemimpinan dan kepastian hukum yang tidak pasti karena weweng Plt atay Pjs yang terbatas aturan. Oleh karena alasan-alasan itu dan lainnya kami ingin tetap menggelar Pilkades serentak," tutur Iwan.

Dia melanjutkan, pertimbangan agar tetap melaksanakan Pilkades serentak di akhir tahun ini juga disetujui Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

"Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Munaji juga beranggapan ajang Pilkades serentak bisa tetap dilaksanakan karena wewenamg  pelaksanaannya bukan di pemerintah pusat tetapi di pemerintah daerah, ini juga kan bagian dari otonomi daerah," lanjutnya. (Reza Zurifwan)