DPRD Jabar Dorong Pemprov Serap Anggaran Lebih Maksimal dan Tepat Sasaran

DPRD Jabar Dorong Pemprov Serap Anggaran Lebih Maksimal dan Tepat Sasaran
istimewa

INILAH, Bandung – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov), agar dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna menggerakkan perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, langkah paling tepat saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan belanja infrastruktur jangka pendek. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cenderung negatif pada triwulan kedua ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akibat pandemi.

“Sebenarnya, belum maksimalnya penyerapan anggaran oleh pemerintah ada dua kemungkinan. Pendapatan yang tidak sesuai target atau karena memang penyerapannya yang tidak sesuai target. Paling fatal, ya kalau penyerapannya yang tidak sesuai target. Apalagi dalam situasi sekarang ini, serapan anggaran belanja pemerintah sangat penting. Sebab itu bagian dari penggerak perekonomian. Saat ini, akibat dari bencana Covid-19 ini, memang tinggal belanja pemerintah saja yang menjadi penggerak perekonomian. Ini sangat penting, karena dalam situasi kritis yang terjadi sekarang jika tidak dilakukan belanja pemerintah, pertumbuhan kita akan semakin negatif. Jabar ini sekarang dibawah nol pada triwulan kedua, berdasarkan data BPS,” jelas Yunandar kepada INILAH, Selasa (11/8/2020).

“Dalam belanja pemerintah juga terbagi dua. Jangka panjang dan angka pendek. Jangka panjang, mungkin baru lima tahun kedepan manfaatnya baru bisa dirasakan masyarakat. Paling penting sekarang adalah jangka pendek, karena untuk menggerakkan perekonomian. Cara terbaik adalah dengan belanja di sektor UMKM, karena menjadi sekitar 75 persen sumber penyerapan tenaga kerja dari sana,” lanjutnya.

Dia menambahkan, beberapa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah saat ini cukup tepat. Kendati masih belum maksimal, karena metode pemanfaatan belanja pemerintah yang berbeda. Dia berharap, ada perbaikan yang dilakukan jika ingin menggerakkan perekonomian masyarakat, agar kembali normal paska pandemi.

“Saat ini ada beberapa yang sudah tepat belanja pemerintah. Contoh bansos. Tapi masalahnya dampak dari bansos ini tidak terlalu signifikan dalam menggerakkan perekonomian. Ini disebabkan, belanja pemerintah mayoritas bukan kepada masyarakat. Sembako untuk bansos, sumbernya ada yang dari bulog, ada yang impor dan ada dari pelaku usaha besar. Sementara yang kemungkinannya menggerakkan perekonomian di daerah sangat kecil, karena nilai uang yang kecil. Kalau mau menggerakkan perekonomian masyarakat, ya ganti bansos dengan uang agar masyarakat penerima bisa belanja sendiri di sekitar mereka,” ucapnya.

Selain itu kata Yunandar, agar belanja pemerintah bermanfaat bagi masyarakat guna menggerakkan perekonomian, harus ada perhatian khusus pada sektor UMKM. Sebab, penggerak utama ekonomi adalah para pelaku UMKM. Dia berharap, ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha kecil agar bisa tumbuh berkembang, melalu penyerapan anggaran agar perekenomian masyarakat kembali naik dan tentu saja mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar.

“Hal lain yang jadi PR dalam menggerakkan perekonomian adalah menggenjot sektor UMKM. Sekarang ini perdagangan macet karena sebagian besar karena daya beli turun, menjadi salah satunya. Selain ada ketakutan orang untuk transaksi melalui interaksi langsung. Caranya selain membantu UMKM, ya dengan membangun platform yang aman, yaitu online. Dari 4,6 juta UMKM di Jawa Barat baru 17 persen yang memanfaatkan online. Sudah pasti sisanya terdampak. Nah saat ini bagaimana kebijakan pemerintah untuk membantu dengan insentif. Pertama menjadi penghubung, kedua membangun pusat distribusi. Itu yang harus dilakukan pemerintah, jika memang ingin menggerakkan perekonomian masyarakat,” terangnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah. Dia mengatakan, pihaknya bakal terus mendorong pemerintah agar bisa semaksimal mungkin memanfaatkan anggaran terutama dalam penanganan Covid-19. Sehingga diharapkan, dapat memulihkan situasi di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, dia pun meminta kepada pemerintah agar menggunakannya secara tepat sasaran dan transparan.

“Ini sempat kita bahas, keterkaitan dengan penyerapan anggaran yang masih terlalu kecil. Kita akan dorong untuk dimanfaatkan secara cepat dan tepat. Serta juga transparan. Kita sudah kasih masukan dan sudah disampaikan secara tertulis melalui Fraksi PKS. Pada intinya kita tidak akan berhenti untuk terus menyuarakan hal baik,” ucapnya. (Yuliantono)