Tatib DPRD Kab Cirebon Sering dilanggar, Makin Mirip Perusahaan?  

Tatib DPRD Kab Cirebon Sering dilanggar, Makin Mirip Perusahaan?  
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon didesak agar mengembalikan marwah Tata Tertib (Tatib) DPRD sebagai kitab yang mengatur lembaga legislatif ini. Selain itu, DPRD jangan dijadikan sebagai perusahaan.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan. Menurutnya, keputusan pucuk pimpinan di lembaganya selama ini sering kali melanggar Tatib. Contohnya, ketika ketua berhalangan hadir dalam suatu rapat. Rapat harusnya jangan diundur atau dibatalkan. Tetapi bisa diwakilkan oleh pimpinan lainnya, sesuai yang diatur dalam Tatib.

'Selama ini banyak yang melanggar Tatib. Kalau ketua berhalangan hadir dalam rapat, maka bisa diwakilkan pimpinan lainnya sesuai yang diatur dalam Tatib, karena kita kan kolektif kolegial. Pimpinan itu ada pimpinan ada empat orang," kata Yoga, Senin (11/8/2020).

Menurutnya, selama ini, banyak kegiatan yang mendadak diundur atau dibatalkan tanpa melalui Badan Musyawarah (Bamus). Yang parahnya, kegiatan yang diundur tersebut, waktunya sering kali bentrok dengan agenda lainnya yang sudah disepakati sebelumnya dalam Bamus. Dia menyinggung, lembaganya dewan bukanlah perusahaan yang sesuka hati kegiatan bisa diubah.

"DPRD itu bukan perusahaan. Selama ini, yang terjadi ketika ketua tidak bisa hadir dalam rapat, maka rapat harus diundur dan dibatalkan. Hari ini saja, rapat Banggar harus diundur siang, sedangkan siangnya ada kunjungan. Kan bentrok. Ini kan kacau," ungkapnya.

Dengan kondisi semacam ini, ia meminta agar jangan terus dibiarkan. Ke depan, kata dia, harus ada pembenahan dan komunikasi yang dibangun antar pimpinan harusnya diperbaiki, sehingga tidak berimbas pada lembaga dan tidak terus-terusan menjatuhkan marwah Tatib DPRD. 

"Pimpinan harus tahu dan terbuka, ada apa ini sebenarnya di unsur pimpinan. Manajemen harus dibenahilah, jangan terus-terusan dibiarkan seperti ini," ungkap Politisi Partai Hanura ini.

Hal yang sama diakui Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKS, Junaedi. Menurutnya, selama ini sering terjadi perubahan jadwal kegiatan di DPRD. Kondisi seperti ini, kata dia, harusnya segera diperbaiki.

 "Harus diperbaiki karena ini sudah tidak bener. Tapi saya  melihat, belum ada perbaikan yang signifikan," ujarnya.

Sementara itu, salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana saat dikonfirmasi mengakui, sejauh ini komunikasi antar pimpinan kurang terjalin maksimal. Tetapi bukan berarti tanpa komunikasi sama sekali dalam menyangkut kelembagaan. Namun, akan  menjadi bahan untuk perbaikan ke depannya. 

"Sejauh ini komunikasi memang kurang maksimal. Kami kan ada kesibukan masing-masing. Tapi ke depan menjadi perbaikan pada unsur pimpinan," tukasnya. (maman suharman)
Attachments area