Dedie Minta Dinkes Terapkan Protokol Kesehatan Ketat di Dua Tempat Ini

Dedie Minta Dinkes Terapkan Protokol Kesehatan Ketat di Dua Tempat Ini
istimewa

INILAH, Bogor - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Bogor untuk mengecek sarana dan prasarana di Puskesmas SeKota Bogor, selain itu Dedie meminta aparatur wilayah menerapkan protokol kesehatan ketat dalam bertugas karena Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam kategori Orang Dalam Resiko (ODR).

"Sudah menjadi kewajiban bagi pihaknya untuk melakukan tracing untuk menemukan siapa saja yang kontak erat dengan yang positif Covid-19. Saya juga minta ke Dinkes agar mengecek terkait sarana dan prasarana yang ada di seluruh Puskesmas Kota Bogor," ungkap Dedie kepada INILAH pada Rabu (12/8/2020) sore.

Dedie melanjutkan, Dinkes juga agar memastikan SOP sesuai dengan standar di Fasilitas Kesehatan (Faskes). Harus dicek juga apakah tenaga non Tenaga Kesehatan (Nakes) itu dilengkapi dengan prasarana yang memadai. 

"Saya mendapat informasi Bahwa APD menjadi non medis menjadi kebutuhan di Puskesmas. APD ada dua jenis yaitu APD medis untuk Nakes sekarang yang kekurangan adalah APD non medis sehingga kedepannya bagaimanapun juga Puskesmas harus bisa mengontrol kecukupan jumlah APD untuk petugas non Nakes di Puskesmas," bebernya.

Dedie menekankan, ini agar mengantisipasi adanya pasien diduga Covid-19 yang datang ke Puskesmas, karena awalnya tidak diketahui sakitnya apa pasien itu. Bisa jadi gejala Covid-19 sayangku Puskesmas tetapi saat masuk itu yang menerima tidak APD Medis seperti gogel, sarung tangan.

"Karena itu saya akan evaluasi terkait kelengkapan petugas non medis. Sama seperti petugas medis, ada kebocoran dan insiden sepertinya disitu," tegasnya.

Dedie juga mengatakan, sama juga halnya bagi aparatur wilayah, karena bersentuhan atau interaksi langsung dengan masyarakat. Selama melakukan pelayanan masyarakat dia punya resiko. Dikhawatirkan orang OTG bertemu denga lurah misalnya dan salaman. 

"Untuk itu saya tegaskan aparatur wilayah jangan mau untuk salaman, gunakan dan terapkan protokol Covid-19. Jaga jarak menghadapi masyarakat. Kan kalau ada permasalahan diwilayah pasti camat juga lurah turun masalah PKL dan lainnya. Nah disitu ada titik-titik rawan yang harus diperhatikan petugas dilapangan yang bertemu masyarakat. Jadi harus ekstra kehati-hatian menghadapi pandemi Covid-19 Kota Bogor," pungkasnya. (rizky mauludi)