OJK Cabut Izin Usaha BPR Lugano Bekasi

OJK Cabut Izin Usaha BPR Lugano Bekasi
istimewa

INILAH, Bandung - Izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lugano dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPR yang berlokasi di Jalan Sawo d/h Raya Setu Nomor 41/7, Bantargebang, Kota Bekasi itu dinyatakan tidak mampu melakukan penyehatan keuangannya.

Kepala OJK Kantor Regional (KR) 2 Jabar Triana Gunawan didampingi Direktur Pengawasan LJK 1 KR 2 Jabar Feriansyah menegaskan, pencabutan izin itu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-114/D.03/2020.

“Kita sudah melakukan penyegelan di kantor BPR Lugano tanggal 13 Agustus 2020,” kata Triana, Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, pencabutan izin dilakukan setelah sampai batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu melakukan upaya penyehatan yang diminta OJK untuk keluar dari status BPR dalam pengawasan khusus dan beroperasi (BPDK) secara normal dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling kurang sebesar 12%.

Sebelumnya, sesuai dengan POJK No 19/POJK.03/2017 sebagaimana telah diubah oleh POJK No 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas POJK No 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS serta SEOJK No 56/SEOJK.03/2017 sebagaimana telah diubah oleh SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, OJK menetapkan status BPR Lugano sejak 16 Mei 2020 menjadi BDPK karena rasio yang kurang dari 0%.

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.
Untuk itu, mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan adanya permasalahan internal BPR yang tidak dapat diselesaikan para pemegang saham pengendali BPR tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR Luganot setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Triana menambahkan, dengan pencabutan izin usaha BPR Lugano itu selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai UU Nomor 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7/2009.

“OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Lugano agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (*)