Dari Kertajati, Jabar Geliatkan Kembali Bisnis Travel Umrah

Dari Kertajati, Jabar Geliatkan Kembali Bisnis Travel Umrah
Istimewa

INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat siap mendorong eksistensi pelaku usaha travel haji dan umrah serta wisata yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Terlebih telah muncul sinyal dari pihak Arab Saudi dengan membuka kembali penerbangan internasional mulai 16 September 2020 ini 

Kepala Dinas Parisiwata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik mengaku telah berkoodinasi dengan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umroh dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) guna membahas strategi pemulihan. Dia menilai bisnis travel umroh bisa menjadi sektor yang turut pulih di masa pandemi.

“Kami membahas bersama asosiasi umroh bagaimana strategi ke depan pascapandemi Covid-19 ini terutama terkait perjalanan wisata umroh sekaligus memberdayakan mengoptimalisasi bandara kertajati, bahkan sudah menjalin kesepahaman dengan Garuda Indonesia dan asosiasi,” ujar Dedi, Jumat (14/8/2020).

Dedi yang juga menjabat Ketua Pokja Pariwisata Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar ini menilai kehadiran bandara Kertajati tidak terlepas dari konektivitas infrastruktur dan konektivitas untuk kepariwisataan.

“Kita mencoba menggalang melalui FKS Patuh ada 156 travel umroh untuk membangkitkan bandara kertajati terutama untuk perjalanan umrah,” imbuh dia. 

Dedi mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan saat melakukan pertemuan di Hotel Grand Preanger pada awal pekan ini. Pada kesempatan itu, dihadiri pula oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali yang menyebut terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Arab Saudi mengenai pembukaan perjalanan umroh. 

“Pihak asosiasi juga sudah berkomitmen untuk charter flight.  Jadi, setiap minggu, kalau misalkan Oktober itu on (dibuka umrah), setiap minggu dilakukan perjalanan umroh dari kertajati ke Jeddah, direct (maskapai) Garuda Indonesia,” jelas Dedi Taufik.

Dia menyampaikan, adanya optimisme dari pelaku usaha tersebut harus diiringi oleh intervensi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat semacam subsidi, terutama kebijakan rapid tes atau swab test bagi jamaah maupun pelaku perjalanan luar negeri. Pasalnya, jika pelaku industri travel dibebankan dengan pengetesan, maka ini akan memberatkan karena selama hampir lima bulan kinerja bisnisnya terdampak pandemi.

Dedi menilai, sedikitnya ada dua hal yang mesti dilakukan bilamana menginginkan pertumbuhan pada industri travel. Yaitu, dengan mendorong operasional dan promosi. Dia sendiri mengaku siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah ada izin dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Dalam kaitan operasional ini, kan kalau sekarang keberangkatan umrah itu harus ada swab metoda PCR atau karantina pas kembali. Itu kan ada cost. Nah, cost misalnya untuk tes swab ini kita harap ada intervensi dari pemerintah pusat ada subsidi untuk itu atau dijamin pemerintah,” kata dia.

Sedangkan untuk promosi, pihaknya bisa membantu mempromosikan kaitan dengan paket umroh atau dikemas dalam paket wisata. "Bangkit ini kan bisa saja berdampak pada pariwisata di Indonesia. Kita juga kan berharap ada perjalanan dari luar Jabar unutk datang ke Jabar, tentunya menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi,” papar dia. 

Sementara itu, Kemenag menyiapkan dua opsi untuk penyelenggaraan haji tahun depan yakni opsi normal dan opsi haji masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Opsi ini juga berdampak kepada besaran Biaya Perjalanan ibadah Haji (Bipih) yang bisa melonjak akibat ibadah haji masih dalam kondisi pandemi.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali mengatakan, calon jemaah haji bisa jadi tak perlu menambah biaya haji yang sudah dilunasinya dengan syarat musim haji dalam kondisi normal lagi tanpa ada pandemi Covid-19. Namun, kalau haji masih dalam situasi pandemi Covid-19 masih terjadi, harus ada penyesuaian ulang biayanya.

Demikian pula dengan aturan baru penyelenggaraan haji juga masih dirumuskan Kemenag. "Kami masih terus mencermati kondisi pandemi ini termasuk adanya kemungkinan penerapan protokol kesehatan untuk ibadah haji tahun depan," ucapnya.

Sementara itu Ketua FKS Patuh Jabar, Wawan R. Misbach berkomitmen untuk memproritaskan pemberangkatan jemaah Umroh yang tertunda gara-gara pandemi Covid-19. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia untuk menyediakan penerbangan khusus Umroh yang berangkat dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka satu minggu satu sekali.

Meski begitu, realisasinya masih harus menunggu kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Umroh pada tahun ini. Dari informasi sementara yang diterima FKS Patuh Jabar, Pemerintah Arab Saudi akan menormalkan kembali penerbangan internasional mulai 1 Septermber 2020. 

“Kendati demikian, belum ada kebijakan spesifik terkait penyelenggaraan Umroh. Kami masih menunggu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT BIJB Salahudin Rafi mengatakan regulasi dari Kementerian Perhubungan sudah memudahkan pihaknya kembali membuka layanan penerbangan. “Kami juga menindaklanjuti arahan Pak Gubernur Ridwan Kamil terkait strategi usaha di masa recovery ini,” katanya pada wartawan, Rabu (29/7/2020).

Pihaknya mengaku saat ini sudah merintis pembicaraan dan sejumlah langkah untuk kembali menghidupkan layanan penerbangan khusus dari Bandara Kertajati, Majalengka antara lain umroh dan kargo. “Kami sudah kumpulkan agen travel umroh dan melobi Garuda Indonesia untuk charter flight umroh September, sekaligus juga kargo,” katanya.

Menurutnya penerbangan khusus ini dilakukan pihaknya dengan menyewa pesawat untuk menerbangkan jamaah umroh dari Jawa Barat yang selama ini keberangkatannya tertahan selama pemerintah Arab Saudi melakukan penanganan pandemi Covid-19. “Nanti BIJB yang charter pesawatnya,” ujar Rafi. (riantonurdiansyah)