Keberadaan Masyarakat Pesantren Masih Termarjinalkan

Keberadaan Masyarakat Pesantren Masih Termarjinalkan
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Meski mempunyai andil yang besar di negara ini, namun masyarakat pesantren sebagai institusi pendidikan yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka ini keberadaannya masih termarijinalkan. 

Alih alih mendapatkan perhatian lebih, pesantren kerap dituduh sebagai sarang teroris dan bibit radikalisme.

Pembina Majelis Silaturahmi Pesantren (Masantren) KH Ruhiat Nugraha mengatakan, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren dengan para ulama, kyai, ustadz telah berjuang mengajar mencerdaskan ummat. Bahkan, pesantrenlah yang memiliki andil besar dalam perjuangan dan memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Sehingga, tidak bisa disangkal lagi, jika para pendiri negara ini sebagian besar adalah para ulama, kyai dan masyarakat pesantrennya. Namun sayanynya, selama 75 tahun Indonesia merdeka, pesantren tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan seolah dibiarkan perlahan lahan mati.

"Bahkan, Pancasila itu juga lahir dari para kyai dan ulama. Tapi anehnya, jangankan mendapat perhatian lebih, justru saat ini pesantren terus dipojokkan dengan tudingan radikalisme, anti Pancasila dan lainya. Padahal, kita inilah masyarakat Pesantren yang turut mendirikan negara ini, sekarang ini seperti Malin Kundang lupa sama yang melahirkannya, ini masalah besar kita," kata Ruhiat usai melantik jajaran pengurus Masantren Kabupaten Bandung di aula Kecamatan Baleendah, beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan, saat ini lahir UU N0 18/2019 tentang Pesantren. Namun, hingga sekarang ini juga seolah-olah ada kekuatan yang menghambat pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dan petunjuk teknis dari UU. Padahal, pesantren dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainya.

"Kami ingin diakui dan mendapatkan hak yang sama. Masyarakat pesantren itu bukan warga negara kelas dua. Nah selama ini dibiarkan begitu saja, kalaupun ada perhatian itu hanya atas dasar kebaikan perorangan saja," ujarnya.

Ruhiat mencontohkan, seperti dalam APBD Provinsi Jawa Barat, dalam nomeklatur hibah untuo lembaga sosial masyarakat sebesar kurang lebih Rp 76 miliar tak ada sedikitpun untuk pesantren dan madrasah. Begitu juga dengan anggaran yang selama ini dikucurkan untuk Kementrian Agama (Kemenag) jauh lebih kecil ketimbang yang selama ini dikucurkan untuk Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

"Maka tak heran jika pesantren berjalan sendiri, karena dukungan anggaran atau bantuan dari pemerintah sangat minim bahkan. Anggaran Kemenag juga sangat kecil makanya sulit bagi mereka untuk melakukan pembinaan dan membantu pesantren," kata Ruhiat yang juga anggota Pansus Raperda Pesantren DPRD Provinsi Jabar. (Dani R Nugraha)