(Sikap Kami) Akal Bulus Omnibus

(Sikap Kami) Akal Bulus Omnibus

RASANYA, sulit membantahkan, bahwa pada beberapa titik, demokrasi kita sudah kembali ke era Orde Baru. Ketika eksekutif dan legislatif sudah berada di “satu tangan”, masih dibutuhkan kekuatan pengaman lainnya.

Jika pada Orde Baru kekuatan pengaman itu adalah pers yang terbelenggu dan karena itu lebih banyak menghadirkan informasi satu pintu, kini peran itu diambil alih influencer. Mereka adalah pesohor dengan follower yang besar dan mempengaruhi persepsi publik terhadap apa yang dikicaukan.

Munculnya tagar #IndonesiaButuhKerja adalah bukti sahih atas itu. Ada influencer yang mengaku mendapat bayaran Rp5-10 juta untuk mengkampanyekan tagar mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dibahas di DPR.

Pemerintah, lagi-lagi membantah, mereka menggerakkan influencer atau dalam bahasa kasarnya buzzer, pendengung. Tapi, terbongkarnya ungkapan influencer yang mengaku dibayar, adalah bukti kampanye itu tak bergerak sendiri. Apalagi, ada tindak dan sikap tak jujur yang memperdaya influencer untuk mengibarkan tagar tersebut.

Kita tak menuduh siapa-siapa, tapi pasti ada pihak-pihak tertentu yang ingin RUU Omnibus Law Cipta Kerja segera lolos jadi undang-undang. Tak mungkin uang endorsement Rp5-10 juta muncul begitu saja bukan? Maka, siapapun yang keluar dana untuk membayar pesohor sekaligus influencer itu, pasti berkepentingan dengan Omnibus Law Cipta Kerja itu.

Sejatinya, bukan sekali ini saja ada kecurigaan-kecurigaan terhadap penggunaan influencer ini dalam berbagai kebijakan pemerintah. Tapi, pemerintah selalu berkelit, menegaskan tak ada uang negara untuk membayar para pendengung itu.

Siapapun yang membayar pendengung, maka satu kesimpulan yang bisa kita pastikan adalah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja yang ditentang banyak buruh itu, menggunakan cara-cara yang tak elok secara demokratis. Tagar dan kicauan itu tentu saja untuk mendorong persepsi positif publik terhadap rancangan undang-undang tersebut. Buat kita, itu sebuah akal bulus. Akal-akalan memoles sesuatu yang banyak ditentang seolah-olah berjalan mulus.

Tentu saja, ini sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi. Demokrasi bukan lagi berpijak pada tiga kamarnya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga memanfaatkan pendengung, pihak yang sebenarnya tak memiliki kamar. Apalagi, ‘anak haram’ di kamar itu melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang tak terpuji.

Sudah pastilah, cara-cara tak terpuji itu, akan membuahkan hasil yang tak elok pula. Apakah dengan begitu negara dan sistem demokrasi kita dibangun? Kalau iya, sungguh menyedihkan sekali. (*)