Sekolah di Jabar Tidak Boleh Lagi Pungut Iuran kepada Peserta Didik 

Sekolah di Jabar Tidak Boleh Lagi Pungut Iuran kepada Peserta Didik 
Foto: Okky Adiana

INILAH, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengeluarkan keputusan bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD) pada Desember 2020 yang akan datang. Tujuannya, untuk membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar iuran bulanan peserta didik (IPDB).

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar Iwan Hermawan mengatakan dalam buku petunjuk teknis (juknis) BOPD yang di tanda tangan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat menyebutkan, bagi masyarakat yang berkemampuan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang optimal sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 2 ayat (1) bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

"Selain itu juga dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 10. Pertama, komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kedua, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan," kata Iwan, Kamis (20/8/2020).

Dengan demikian, kata Iwan, berdasarkan juknis tersebut sekolah di Jawa Barat bebas dari pungutan, tetapi masih di perbolehkan untuk minta kontribusi kepada masyarakat/orang tua siswa yang berkemampuan, bukan dari orang tua siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), 

Adapun penggunaannya untuk biaya investasi yang pada saat ini pemerintah dan pemerintah daerah belum mampu memberikan bantuan investasi secara merata kepada semua sekolah. Bedanya sumbangan dengan pungutan berdasarkan permendikbud nomor 44 tahun 2012 . 

"Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar," paparnya.

Sedangkan sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Berdasarkan saran tindak Saber Pungli Jabar tentang pendanaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa, salah satu persyaratanya wajib ada surat pernyataan dari orangtua sisiwa yang tidak keberatan untuk memberikan sumbangan kepada sekolah. 

Kepada siswa dari kalangan keluarga tidak mampu justru sekolah wajib memberikan bantuan biaya personal baik buku, pakaian, alat transportasi atau kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam rangka belajar di rumah .

"Sampai hari ini belum ada regulasi yang mengatur larangan sekolah menerima sumbangan dari orang tua sisiwa yang berkemampuan, baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah," tambahnya. (Okky Adiana)