Kenapa Pemkab Bogor Belum Cairkan Bonus Produksi PT Star Energy? 

Kenapa Pemkab Bogor Belum Cairkan Bonus Produksi PT Star Energy? 
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Pamijahan - Pemkab Bogor diduga telah mengkhianati aturan uang sudah dibuat sendiri. Pasalnya, hingga saat Ini bonus produksi untuk tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6/2019 belum juga diberikan kepada pemerintahan desa setempat di Kecamatan Pamijahan.

"Saya mempertanyakan keberpihakan Pemkab Bogor untuk masyarakat Kecamatan Pamijahan, karena hingga kini belum ada realisasi pencairan bonus produksi padahal PT Star Energy sudah memberikannya ke Pemkab Bogor untuk dua termin yang dibagikan pertriwulan," kata inisiator Balad Pamijahan Ali Taufan Vinaya kepada wartawan, Kamis (20/8/2020).

Dia menerangkan, dengan adanya bonus broduksi seharusnya masyarakat Kecamatan Pamijahan bisa jauh lebih baik dan menjadi kecamatan yang lebih maju dari kecamatan-kecamatan lainnya.

"Adanya perusahaan besar seperti PT. Star Energy ataupun PT Indonesia Power di Kecamatan Pamijahan menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Pamijahan jauh lebih maju," terangnya.

Selain itu, Balad Pamijahan juga menilai bahwa pembagian nilai bonus produksi yang diatur dalam Perbup Nomor 6/2019 yang dinilai tidak adil untuk masyarakat Pamijahan.

"Ketidakadilan pembagian nilai bons produksi yang tidak adil ini diperparah sikap anggota DPRD Kabupaten Bogor yang dinilai tutup mata dan melupakan tugas pokok anggota dewan yaitu legislasi, budgeting dan monitoring, tugas monitoring ini yang tidak mereka laksanakan," tambah Sabri Maulana Ibrahim juga dari Balad Pamijahan.

Dia menjelaskan, akibat lemahnya pengawasan dari DPRD Kabupaten Bogor ini membuat  bonus produksi yang seharusnya sudah di berikan kepada Pemerintah desa belum juga disalurkan Oleh Pemkab Bogor.

Sementara itu, salah satu kepala desa yang berasal dari Pamijahan melanjutkan sampai saat ini bonus produksi Belum direalisasikan hingga ada hambatan dalam rencana pembangunan desa.

"Rencana pembetonan jalan kampung, peningkatan jumlah pelaku Usaha Mikro Kecul Menengah (UMKM), pemberdayaan pemuda, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan lainnya belum bisa terealisasi karena belum ada anggarannya, kami berharap bonus produksi bisa segera dicairkan karena memang dibutuhkan masyarakat," lanjut pria yang tak mau ditulis namanya. (Reza Zurifwan)