Objek Wisata Mulai Padat, Disparbud Ingatkan Warga Tetap Waspada

Objek Wisata Mulai Padat, Disparbud Ingatkan Warga Tetap Waspada
net

INILAH, Bandung - Sektor pariwisata Jawa Barat mulai bergeliat menyusul penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Hal itu tampak pada momen libur panjang pekan ini ketika wisatawan berdatangan menuju sejumlah destinasi wisata di Jabar. 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan terdapat beberapa titik sebaran wisatawan para libur panjang pekan ini. 

"Di antaranya wilayah Bandung Raya, termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kemudian Bogor, Pangandaran, kawasan Pantai Selatan dan Cirebon," ujar Dedi, Minggu (23/8/2020).

Untuk menyikapi hal tersebut, Dedi memastikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya bersama dinas pariwisata setempat. Menurut dia, protokol kesehatan pun telah diterapkan oleh mayoritas para pelaku industri wisata, tak terkecuali hotel dan restoran serta usaha sejenis.

“Untuk jumlah wisatawan yang datang ke Jawa Barat masih dalam pendataan. Namun, memang terjadi kepadatan terutama sekitar objek wisata karena long weekend,” katanya. 

Mengenai pengawasan, Dedi menyampaikan, mengacu pada Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 440/1222-Pemas Tahun 2020 tentang Panduan Strategi: Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Parbudekraf dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020. 

Fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dia sebut masih berkutat pada wisatawan domestik untuk membangkitkan kembali industri wisata. Sejak dibuka kembali hotel di masa AKB, wisatawan yang berkunjung ke jawa barat keseluruhan merupakan wisatawan nusantara.

“Target penyesuaian di masa pandemi Covid-19 sebanyak 19 juta orang. sejauh ini, okupansi hotel di Jawa Barat ada di angka rata-rata 40 persen sampai 50 persen. yang perlu digarisbawahi adalah semua hotel dan destinasi wisata harus mengikuti aturan protokol kesehatan dan pengurangan dari total kapasitas,” jelas Dedi.

Menurut Dedi, peningkatan pada okupansi hotel menunjukan pariwisata di Jawa Barat kembali bergeliat. "Namun demikian kita harus tetap waspada dan mengutamakan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19,” imbuh dia. 

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTTP) Covid-19 terus melakukan sosialisasi mengenai sanksi administrasi bagi para pelanggar tertib kesehatan. Seperti yang dilakukan di Pantai Barat Pangandaran, Sabtu (22/8/2020). 

Kegiatan itu pun termasuk penggubaan Aplikasi SiCaplang (Aplikasi Pencatatan Pelanggaran) untuk penegakan denda dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Aplikasi ini memudahkan petugas patroli terutama PPNS Satpol PP dalam mendata pelanggaran dan identitas pelanggar, jenis pelanggaran, waktu dan lokasi pelanggaran berbasis GPS," kata dia.

Pembayaran sanksi denda berupa uang non tunai langsung tercatat dalam terkening Kasda/Bapenda dengan mengunggahnya melalui aplikasi di ponsel.

Sementara itu,  Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rizhanul Ulum menjelaskan ada tiga tingkatan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dimaksud, pertama adalah teguran lisan dan tulisan, kedua pencatatan administratif dan ketiga denda administrasi sebesar Rp 100 ribu bagi perorangan dan sebesar Rp 500 ribu bagi badan usaha seperti perhotelan, restoran dan usaha lainnya.

“Uang hasil denda masuk ke dalam kas pemerintah kabupaten kota masing-masing. Tujuan utamanya bukan meraup PAD namun upaya tegas dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19,” ucap Uu melalui siaran pers yang diterima.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penerapan denda bagi pelanggar protokol kesehatan di masa AKB perlu dilakukan dengan pendekatan teknologi.

"Kita perlu pendisiplinan, saya laporkan perminggu ini denda masker akan dilakukan lewat aplikasi dengan hape, siapa yang kena tilang, datanya akan masuk receipt kuitansi ke hape," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung.

Pencatatan pelanggaran itu ditujukan untuk mengurangi kontak fisik antara petugas dan pelanggar. "Tidak ada persentuhan fisik. Ini merupakan cara Jabar dalam berinovasi," ucapnya. (Rianto Nurdiansyah)