Pembebasan Lahan RTH, Kuasa Jual Tak Pernah Bertemu Pemilik Tanah

Pembebasan Lahan RTH, Kuasa Jual Tak Pernah Bertemu Pemilik Tanah
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Para kuasa penjual tanah untuk lahan ruang terbuka hijau (RTH) Pemkot Bandung rupanya tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah. Bahkan, pembuatan akta kuasa jual pun tanpa sepengetahuan pemilik tanah.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan RTH Kota Bandung TA 2012-2013, di Pengadioan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (24/8/2020).

Pada sidang beragenda kesaksian, JPU KPK menghadirkan lima orang saksi yang semuanya merupakan makelar dan kuasa jual. Di antaranya, Thomas Hendrik dan Asep Suteja. Di persidangan terungkap jika hanya ditunjuk oleh para makelar untuk menjadi kuasa penjual laham yang akan dibebaskan.

Seperti yang diungkapkan Thomas Hendrik. Dia dijadikan saksi ke persidangan karena sebagai makelar dan kuasa penjual. Bahkan, dia juga yang mengurus pembuatan akta kuasa jual bagi pemilik tanah.

”Hampir semua pembuatan akta kuasa jual saya yang bikin. Saya juga ditunjuk jadi kuasa jual untuk beberapa pemilik tanah,” katanya di pesidangan.

Ia mengaku awalnya didatangi tim Kadar Slamet, seperti Hadad Iskandar, Karman dan lainnya. Mereka memintanya untuk mencarikan tanah yang akan dibebaskan, dan juga meminta dibuatkan akta atau surat kuasa jual.

Thomas pun mengungkapkan, awalnya tdak tahu kalau tanah-tanah yang akan dibebaskan itu untuk RTH. Baru tahu, setelah dia mengikuti sosialiasi yang dilakukan DPKAD, dan sekaligus penentuan harga jualnya.

”Saat itu dari pemkot menawarkan harnganya sesuai NJOP plus 50 persen. Namun setelah hasil kesepakatan dengan kuasa jual menjadi harga NJOP berjalan plus 75 persen,” ujarnya.

Disinggung apakah terdakwa Kadar Slamet mengetahui kalau saksi sebegai makelar dan bisa mengurus pembuatan akta jual dengan notaris, Thomas menjelaskan jika Kadar Slamet sudah mengetahuinya.

Thomas pun tidak menampik jika hampir semua pembuatan akta jual dia yang mengurusnya, dengan total Rp32 juta atau satu akta kuasa jual dibanderol Rp500 ribu. Sedangkan, selama dirinya menjadi kuasa jual dia bisa menerima Rp750 ribu hingga Rp5 juta.

”Selama jadi kuasa jual atau membuat akta kuasa jual saya sama sekali tidak pernah ketemu dengan pemilik tanah,” ujarnya.

Mendengar pernyataan Thomas, JPU KPK Budi Nugraha pun lantas menanyakan bagaiman saksi bisa membuat akta kuasa jual atau jadi kuasa jual jika tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah yang sah.

Dia pun mengaku semua sudah diurus oleh tim lapangan, atau tim makelar pencari tanah, baik itu timnya Kadar Slamet atau Dadang Suganda. Begitu juga saat pencairan, cek tidak langsung diberikan kepada pemilik tanah, tapi kepada tim lapangan, seperti tangan kanannya Kadar Slamet Dedi Setiadi.

Hal yang sama diungkapkan Asep Suteja. Selama menjadi kuasa jual dirinya total menerima upah sebesar Rp2,5 juta. Sama dengan Thomas, dia pun mengaku tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah.

”Saya saar itu disuruh Pak Dedi untuk membantu paman saya Tatang Sumpena mencari tanah, dan ditawari jadi kuasa jual,” ujarnya.

Asep menjelaskan, jika Tatang Sumpena yang merupakan pamannya merupakan mantan Kades di Mandalajati. Saat itu banyak kedatangan orang-orang, seperti timnya Kadar Slamet. Karena rumahnya berdekatan, dirinya akhirnya ditawari oleh Dedi Setiadi untuk menjadi kuasa penjual.

”Saat menjadi kuasa hingga pencairan cek, saya gak pernah bertemu dengan pemilik tanah. Cek saya berikan ke Dedi dan Tatang,” ujarnya. (Ahmad Sayuti)