Ini Usul DPRD Jabar Usai Pelaku UMKM Terima Bansos

Ini Usul DPRD Jabar Usai Pelaku UMKM Terima Bansos

INILAH, Bandung – Tidak lama lagi sebanyak dua juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Provinsi Jawa Barat bakal menerima bantuan tunai sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM).

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira berharap, pemerintah daerah tidak hanya sebatas memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut. Ada beberapa hal kata dia, yang dapat dilakukan Pemprov agar pelaku UMKM dapat memaksimalkan bantuan dengan baik.

Dia menjelaskan, yang jadi permasalahan pelaku UMKM tidak hanya sebatas modal. Tetapi ada persoalan lain yang tidak kalah pelik di situasi pandemi Covid-19 saat ini. Yunandar berharap, pemerintah hadir untuk turun langsung membantu melalui Pusat Distribusi Provinsi yang sudah sedang dibangun.

“Program dari pemerintah pusat ini sangat bagus, untuk menstimulus pelaku UMKM bergerak kembali. Tetapi permasalahannya tidak hanya sebatas permodalan saja. UMKM ini biasanya market atau pembelinya masyarakat menengah kebawah. Dalam kondisi Covid-19 ini, tidak hanya pelaku usaha, pembeli juga menurun. Nah ini yang harus bisa diselesaikan oleh pemerintah. Bagaimana caranya produk yang diciptakan oleh UMKM bisa terserap,” ujar Yunandar kepada INILAH, Senin (24/8/2020).

“Caranya adalah pemerintah yang jadi marketer. Mengambil alih dengan menyerap produk UMKM dan memasarkannya. Itu bisa dimplementasikan dengan Pusat Distribusi Provinsi. Saat ini kan sudah era ekonomi digital. Ini bisa jadi sarana bagi pemerintah. Tidak perlu biaya banyak. Cukup buat platform digital, diedukasi, serta dicarikan pasarnya,” imbuhnya.

Selain itu, Yunandar menyampaikan pemerintah juga wajib mencarikan solusi terkait bahan baku. Mengingat sebagian bahan baku produksi pelaku UMKM impor dari luar negeri, yang juga saat ini tengah berhenti akibat dampak dari Covid-19. Banyak hal yang bisa dilakukan kata dia, jika bahan baku alternatif sulit didapat. Pemerintah bisa mendorong pelaku usaha untuk mengubah konsep produknya di bidang lain yang bisa dikembangkan.

“Kemudian kita juga ada masalah lain, yaitu suplai bahan baku. Sebagian bahan baku kita itu impor. Dalam kondisi sekarang, pemerintah wajib hadir bagaimana caranya menyuplai bahan baku atau mencarikan alternatif. Kalau memang tidak memungkinkan, bisa diarahkan untuk mengubah arah bisnisnya. Ini yang harus dibina juga secepatnya diberikan solusi. Sekarang sudah ada beberapa yang sudah begitu, contohnya ada pelaku konveksi yang beralih ke kuliner. Tapi ini kan baru segelintir pelaku usaha. Nah pemerintah berkewajiban untuk bantu, dengan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM. Kenapa saat ini pelaku usaha gitu-gitu aja, itu karena tidak ada knowledge terhadap pasar, produk, bahan baku dan bagaimana meng-approach pelanggan. Ini saat yang tepat bagi pemerintah, agar para pelaku usaha ini bisa mengeluarkan produknya yang memang dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (Yuliantono)