DJP: Potongan Angsuran PPh Naik Jadi 50 Persen

DJP: Potongan Angsuran PPh Naik Jadi 50 Persen
net

INILAH, Bandung - Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, wajib pajak yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu kini mendapatkan keringanan kembali.

Menurutnya, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan perusahaan di kawasan berikat berhak mendapatkan tambahan potongan angsuran pajak penghasilan (PPh) pasal 25.

"Untuk perusahaan itu berhak mendapatkan tambahan potongan angsuran PPh. Dari sebelumnya pengurangan sebesar 30 persen dari jumlah angsuran yang seharusnya terutang menjadi pengurangan sebesar 50 persen," kata Hestu, Senin (24/8/2020). 

Dia menyebutkan, sama seperti stimulus pajak yang lain terkait prosedur untuk mendapatkan stimulus pajak ini sangat sederhana. Wajib pajak diakuinya hanya cukup menyampaikan pemberitahuan secara online melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id.

Keringanan angsuran pajak bagi semua wajib pajak ini diberikan karena memperhatikan kondisi perekonomian saat ini khususnya dengan masih rendahnya tingkat produksi dan penjualan dunia usaha. Bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran maka stimulus ini berlaku sejak masa pajak Juli 2020 sedangkan bagi wajib pajak yang lain penurunan angsuran mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan. Penurunan angsuran pajak ini berlaku sampai dengan masa pajak Desember 2020. 

Mengenai pengaturan selengkapnya termasuk rincian industri yang berhak mendapatkan fasilitas, contoh penghitungan, serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 yang mulai berlaku 14 Agustus 2020. 

Ketentuan lain yang diatur dalam PMK-110 ini adalah pajak penghasilan final jasa konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). 

"Insentif pajak ini berlaku sampai dengan Desember 2020 dan dimaksudkan untuk 
mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita," jelasnya.

Untuk mendapatkan salinan PMK-110 dan peraturan lain yang diterbitkan dalam rangka merespons Covid-19 kunjungi www.pajak.go.id/covid19. (Yogo Triastopo)