Sikap Kami: Parpol yang Terbelenggu

Sikap Kami: Parpol yang Terbelenggu

APA gunanya partai politik jika dia tak bisa melahirkan pemimpin politik? Partai politik, dalam konteks kontestasi demokrasi, bak sebuah anomali.

Lihatlah sekarang apa yang terjadi di Jawa Barat. Bukannya kian berkurang, justru makin berjibun pesohor-pesohor yang maju di Pilkada Serentak 2020.  Sedikitnya 50% kontestasi demokrasi di kabupaten/kota di Jawa Barat ini dihiasi kalangan selebritas, mulai dari artis hingga atlet.

Siapakah mereka? Sebagian sudah ada yang menggeluti politik, meski tak pernah bunyi juga. Sebagian malah baru bergabung dengan partai politik. Kepentingannya sudah jelas, simbiosis mutualisme partai yang ingin meraup suara dengan figur yang ingin mendapatkan perahu.

Lalu, pemimpin apa yang hendak didapatkan negeri ini kalau begitu? Tentu, kita tidak boleh menafikan figur-figur selebritas tersebut. Tapi, faktanya selama ini, sangat jarang di antara mereka yang betul-betul “berhasil” sebagai pemimpin. Andalan mereka kebanyakan hanya soal popularitas.

Maka, kritikan paling tajam kita sebenarnya adalah kepada partai politik. Kondisi ini menyiratkan bahwa sebagian di antara mereka telah gagal menyiapkan kadernya sebagai calon pemimpin. Atau, jangan-jangan partai politik justru memainkan peran yang berbeda, bukan menyiapkan kader, tapi justru hanya sekadar sebagai sebuah jembatan ke arah kekuasaan?

Tentu saja, ini membuat kita prihatin. Tidak baik untuk kehidupan demokrasi, apalagi untuk kepentingan rakyat banyak. Lalu, kalau bukan untuk kepentingan rakyat banyak, untuk apa kita memiliki begitu banyak partai politik? Sekadar euforia demokrasi? Sekadar bagi-bagi kesempatan?

Kontestasi demokrasi mengajarkan kepada kita bahwa siapapun memiliki hak untuk mencalonkan atau dicalonkan. Termasuk untuk selebritas. Di Amerika Serikat, bintang film Ronald Reagan bisa jadi presiden. Di Filipina, presiden ke-13 Joseph Estrada pun selebritas Tapi, tentu juga kita harus melihat-lihat, apakah seseorang yang dicalonkan layak atau tidak.

Dari sikap partai politik, secara tersirat tampak bahwa kepercayaan mereka kepada pesohor juga tidak tinggi. Itu sebabnya, hampir semuanya ditempatkan di posisi wakil: wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Sebab apa? Partai politik juga tak yakin, apakah para pesohor itu memiliki kepemimpinan dan visi membangun yang kuat. Sayangnya, mereka, partai politik itu, terbelenggu karena tak memiliki kader yang mumpuni. (*)