Satpol PP Catat Ratusan Ribu Pelanggar Protokol Kesehatan di Jabar

Satpol PP Catat Ratusan Ribu Pelanggar Protokol Kesehatan di Jabar
Kasatpol PP Jabar Ade Afriandi. (net)

INILAH, Bandung - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merekap ratusan ribu pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat. Dari 575.393  yang terjaring, mayoritas pelanggaran yaitu tidak disiplin dalam menggunakan masker di tempat umum.

Kasatpol PP Jabar Ade Afriandi mengatakan, jumlah tersebut merupakan akumulasi kasus pelanggaran dari Satpol PP se-Jawa Barat, baik sebelum atau sesudah Pergub Jabar No 60/2020 diterbitkan pada 27 Juli 2020.

"Pelanggarannya mayoritas lupa bawa masker, tidak membawa masker dan pakai masker tapi tidak sesuai ketentuan," ujar Ade, Selasa (25/8/2020).

Adapun dari 575.393 pelanggaran itu, Ade memaparkan, terbagi dari pelanggar perorangan dengan jumlah 562,439 kasus. Pihaknya mencatat, pelanggar perorangan ini yang paling mendominasi. "Kemudian 12.086 pelanggaran oleh badan hukum dan sisanya 868 oleh aparatur negara," imbuh dia.

Adapun mengenai daerah yang terbanyak melanggar yaitu terjadi Kabupaten Bandung dengan jumlah 499.898 pelanggaran. Di mana sebanyak 487.233 pelanggaran dilakukan oleh perorangan, 11,994 oleh badan hukum dan 671 pelanggaran oleh aparatur negara.

Diketahui, pencatatan kasus pelanggaran dengan berlandaskan Perbup Bandung Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Parsial.

"Untuk badan hukum pelanggaran yang paling banyak terjadi yakni pelanggaran protokol kesehatan selain (tidak pakai) masker, seperti jaga jarak, penyediaan hand sanitizer, dan melebihi batas waktu operasional," papar dia.

Pencatatan kasus pelanggaran protokol kesehatan terbanyak kedua juga terjadi di Kabupaten Garut dengan 50.212 pelanggaran. Pelanggar perorangan masih mendominasi pelanggaran dengan 50.122 kasus, 86 pelanggaran dilakukan oleh badan hukum dan empat pelanggaran oleh aparatur negara.

Penindakan di Kabupaten Garut berlandaskan pasal 38 Perbup Nomor 22 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2020. Sedangkan, kasus pelanggaran terbanyak ketiga terjadi di Kabupaten Pangandaran. Dengan catatan 15,232 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan.

Terkait sanksi yang diberikan, ujar Ade, sejauh ini sanksi yang diberikan baru berupa teguran lisan dan tulisan. "Sebanyak 564.788 sanksi yang diberikan merupakan sanksi ringan dan 10.605 sanksi lainnya berskala sedang," pungkas dia. (rianto nurdiansyah)