Polisi Tepis Isu Penangkapan Tujuh Pelaku Pelemparan Bom Molotov Bogor Tidak Sesuai SOP

Polisi Tepis Isu Penangkapan Tujuh Pelaku Pelemparan Bom Molotov Bogor Tidak Sesuai SOP
Foto: Ridwan Abdul Malik

INILAH, Bandung - Polisi memastikan penangkapan ketujuh pelaku pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Cileungsi Bogor sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Surat pemberitahuan penangkapan pun telah diterima para keluarga pelaku.

Artinya, tuduhan kuasa hukum masyarakat Front Pembela Islam (FPI), Azis Yanuar terkait penangkapan tidak sesuai prosedur tidaklah berdasar.

"Jadi gini secara teknis setelah seseorang dilakukan penangkapan dan penahanan, penyidik memberikan tembusan ke keluarganya," ucap Dirkrimum Polda Jabar Kombes C.H Patoppoi saat ungkap kasus di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-hatta, Kota Bandung, Selasa (25/8/2020).

Selain itu, tuduhan bahwasannya keluarga pelaku tidak diperkenankan untuk menjenguk tidaklah benar. Pasalnya, surat pemberitahuan penangkapan sudah diberikan kepada keluarga pelaku, artinya keluarga diperkenankan untuk melakukan besuk selama proses penyelidikan.

Hal tersebut juga tertuang dalam pasal 61 UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan pasal 37 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tangguh jawab perawatan tahanan.

"Sudah sesuai SOP, otomatis keluarga bisa mejenguk," tegas Patoppoi.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang sekaligus kuasa hukum kelompok masyarakat Front Pembela Islam (FPI), Azis Yanuar, mempersoalkan terkait tidak adanya surat penangkapan, saat polisi meringkus para pelaku teror tersebut. Diketahui, dua dari tujuh merupakan anggota FPI.

Selain tidak adanya surat, Azis juga mengungkapkan, keluarga dan kuasa hukum yang tidak diperkenankan untuk melakukan besuk atau kunjungan kepada tersangka. Tak tanggung-tanggung, Dia pun akan mengadukan hal tersebut ke Kapolri dan Komisi Tiga DPR RI.

"Kemudian juga saat ini, mereka tidak dapat ditemui keluarga maupun kuasa hukum, saat kami mendatangi kemarin malam bersama keluarganya kita tidak boleh masuk, tanpa tahu alasannya. Kita juga tidak tahu bagaimana kondisinya saat ini," ucap Azis saat dihubungi wartawan via ponselnya, Senin (24/8/2020).

"Makanya kita akan layangkan surat kepada Kapolri, Kapolda dan Komisi 3 DPR RI, Komnasham, untuk upaya perlindungan hukum terhadap mereka," sambungnya. (Ridwan Abdul Malik)