Saksi Kasus Irianto 'Digilir' Pengadilan Tipikor Bandung

Saksi Kasus Irianto 'Digilir' Pengadilan Tipikor Bandung
INILAH, Bogor- Sejumlah pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bogor yang menjadi saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) atau suap dengan terdakwa mantan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP)  Irianto dan stafnya yaitu Faisal akan digilir oleh Pengadilan Tipikor Bandung.
 
Sidang lanjutan pemeriksaan saksi dari pihak jaksa penuntut umum ini akan dilanjutkan Jumat, (28/8) lusa setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung pasa Senin, (24/8) kemarin memutus sela bahwa sidang dilanjutkan dengan melakukan memintai keterangan para saksi.
 
"Sidang meminta keterangan para saksi yang didominasi ASN akan dilakukan bergilir karena jumlahnya ada belasan, prakiraan saya hari Jumat lusa 4-5 orang saksi akan dimintai keterangan lalu sisa saksi yang akan dihadirkan akan dilakukan pada sidang selanjutnya di Pengadilan Tipikor Bandung," ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Juanda kepada wartawan, Rabu, (26/8).
 
Alumni Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Ini menerangkan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah saksi yang sebelumnya sudah masuk dalam Berita Acara Perkara (BAP) di kepolisian.
 
"Saksi-saksi yang kita hadirkan dalam sidang Tipikor Jumat lusa yang sebelumnya sudah diBAP oleh Sat Reskrim Polres Bogor, secara umum keterangannya memberatkan posisi terdakwa," terangnya.
 
Mengenai titip tahanan terdakwa Irianto dan Faisal, Juanda menjelaskan bahwa saat ini wewenang penahanan Irianto dan Faisal ada di majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
 
"Semasa proses persidangan Tipikor, dimana terdakwa ditahanan sudah jadi kewenangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Kami masih menunggu perintah dari majelis hakim apakah terdakwa tetap dititip tahan di Polres Bogor atau dipindah titip tahan di Kota Bandung baik itu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin atau lainnya," jelas Juanda.
 
Dihubungi terpisah Penasehat hukum Irianto yaitu Dinalara Butar-butar mengaku pihaknya siap meminta keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
 
"Sidang memibta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian beelangsung hingga 2 atau 3 kali sidang tergantung kesiapan para saksi, secara umum kami menolak atau keterangan saksi yang memberatkan klien kami," kata Dinalara.
 
Dosen Fakultas Hukum di Universitas Pakuan ini melanjutkan bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksinya, ia juga akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa Irianto.
 
"Kami akan hadirkan saksi-saksi yang meringankan  saksi ahli dan bukti lain agar Irianto bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum," lanjutnya. 
 
Terdakwa Iriyanto dan Faisal yang diduga melakukan Tipikor atau menerima suap izin Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT) bangunan vila di Kecamatan Cisarua dan bangunan rumah sakit di Kecamatan Cibungbulang dijerat Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta.
 
Sementara berdasarkan informasi yang didapat, barang bukti kasus dugaan Tipikor atau suap ini berupa uang tunai Rp 120 juta, 1 buah handphone Samsung S10+, hanphone S7 Edge, 1 buah handphone iPhone 7+, 4 berkas dokumen vila di Kecamatab Cisarua, 8 berkas dokumen rumah sakit di Kecamatan Cibungbulang, 1 buah handphone Oppo warna hitam, satu lembar tanda terima uang sebesar Rp100 juta, uang tunai Rp50 juta dan satu bundel rekening bank BCA atas nama salah satu ASN Pemkab Bogor. (Reza Zurifwan)