Bantuan Dana Pekerja Berpenghasilan di Bawah Rp5 Juta Diapresiasi, Persyaratan Minta Dikaji

Bantuan Dana Pekerja Berpenghasilan di Bawah Rp5 Juta Diapresiasi, Persyaratan Minta Dikaji

INILAH, Bandung - Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan sudah menunjukan kepedulian besar kepada masyarakat menyusul penyaluran bantuan dana bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, Rabu (26/8/2020).

Kendati demikian, Hadi yang merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memiliki pandangan lain. Mengingat regulasi penerima manfaat tersebut dipilih berdasarkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. 

"Pertama kita semua harus mengapresiasi ini menunjukan kepedulian yang baik dari pemerintah pusat terhadap warganya," ujar Hadi.

Menurut dia, bantuan dengan nominal Rp600 ribu untuk 4 bulan tersebut merupakan angka yang benar-benar dapat menolong masyarkat. Khususnya, bagi yang belum masuk dalam penerima bantuan yang selama ini sudah dijalankan pemerintah baik dari pusat provinsi maupun kabupaten kota. 

Namun, dia melanjutkan, yang harus menjadi perhatiaan yaitu ketika dipilih berdasarkan data penerima atau pemilik kartu Jamsostek atau BPJS ketenagakerjaan.

"Maka sesungguhnya di lapangan ada fakta fakta yang harus kita cermati," imbuh dia. 

Terutama, dia mengatakan, yaitu di kalangan guru honorer yang memang menjadi salah satu yang bakal menerima manfaat bantuan. Hadi mengatakan, sesungguhnya guru honorer yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan itu sangat sedikit. 

Hal tersebut dia ketahui setelah melakukan komunikasi dengan sejumlah simpul guru honorer maupun sekolah swasta yang ada di Jabar. Di mana untuk guru honorer di sekolah negeri, baik itu SD, SMP, SMA/SMK itu kurang dari 10 persen yang difasilitasi atau didorong oleh induk organisasi setiap sekolahnya untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

"Itu negeri, apalagi sekolah swasta. Dari 5111 penerima BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) di Jabar bisa dikatakan hampir 90 persen adalah sekolah swasta yang lembaganya ini belum bonafit, hanya sekitar 100 (lembaga) yang sudah bonafit," paparnya.

Dari yang belum bonafit tersebut, Hadi mengatakan, untuk dapat mempertahankan eksistensi saja harus berusaha sangat keras. "Jadi sangat susah membayangkan sekolah swasta menyiapkan mengalokasikan, atau menginstruksikan  gurunya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan," tambah dia. 

Karena itu, Hadi berharap pemerintah dapat mengkaji ulang tentang persyaratan tentang BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek tersebut. Sebab, bilamana membutuh data guru honorer dengan strata terbawah adalah para guru honerer yang terdaftar di BPJS Kesehatan 

"Itu lebih banyak. Karena kebutuhannya lebih urgent,  kedua di sini karena lebih relevant dengan kebutuhan mereka. Sementara jaminan BPJS ketenagakerjaan ini masih harus kerja keras," pungkas Hadi. (Rianto Nurdiansyah)