Sikap Kami: Belajar dari Pertamina

Sikap Kami: Belajar dari Pertamina

APA yang terjadi di PT Pertamina, sekali lagi, menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin sepatutnya rendah hati. Jangan sekali-sekali sombong, angkuh, apalagi menyombongkan diri.

Apa yang dialami Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah buah dari keangkuhan itu. Bahwa Pertamina mengalami kerugian sampai Rp11 triliun pada semester I-2020, secara teknikal, mungkin masih bisa dicarikan alasan.

Pertamina menyebutkan kerugian terjadi karena triple shock: penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan konsumsi BBM dalam negeri, dan fluktuasi nilai rupiah. Pandemi Covid-19 memicu tiga kejutan itu.

Bagi publik, sejumlah alasan itu ada juga tidak masuk akalnya. Bukankah ketika harga minyak mentah dunia, harga bahan bakar minyak di Tanah Air tak turun seperak-perak juga pun?

Mungkin saja sebagian masyarakat masih bisa menerima alasan-alasan tersebut, meski ada juga tak masuk akalnya. Tapi, ketika sebuah keangkuhan sudah mulai jadi perhitungan, maka balasannya adalah sindiran-sindiran, kritikan, bahkan caci maki.

Negara –dalam hal ini pemerintah, utamanya lagi Kementerian BUMN—terlalu angkuh saat menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ekspektasinya terlalu tinggi. Salah satunya, Ahok yang bisa menyapu mafia di Pertamina.

Kemudian, Ahok pun tak kalah besar mulutnya. Dalam sebuah wawancara, dia menyampaikan perumpamaan Pertamina selalu untung walaupun pada direksinya memejamkan mata. Sungguh sebuah pernyataan yang sombong.

Tentu saja, secara teknis, Ahok bukan penanggung jawab utama terhadap Pertamina. Jajaran direksi yang mesti bertanggung jawab lebih besar karena mereka yang menjalankan arah perusahaan.

Tapi, memang sulit memisahkan aspek politis Ahok dan Pertamina. Bukankah Ahok pula yang lebih awal mengumumkan kebijakan-kebijakan yang seharusnya dinyatakan direksi. Salah satunya ketika Pertamina memberikan cash back atas salah satu produksinya.

Kesan yang muncul pada publik adalah Ahok ingin menelikung pencitraan atas kebijakan-kebijakan Pertamina. Di sejumlah kalangan di DPR sempat pula dipertanyakan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sebenarnya direksi atau komisaris? Atau, komisaris yang menjalankan perak direksi?

Dalam kaitan kerugian Pertamina inilah, karena politisasi yang demikian kuat, masyarakat kemudian mempertanyakan peran Ahok? Wajar saja mengingat peran Ahok sebagai komisaris “rasa” direksi itu.

Atas itu pulalah, lewat beberapa pernyataan yang terkesan angkuh, Ahok kini menjadi sasaran kritikan sebagian masyarakat ketika Pertamina merugi. Meskipun, secara tata kelola perusahaan, kerugian itu semestinya menjadi tanggung jawab utama jajaran direksi. 

Maka, pelajaran pentingnya, betapapun kita mendapatkan posisi setinggi langit, tetaplah membumi. Tak perlu sombong, tak usah angkuh. (*)