Ini Kata Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Tentang Perceraian

Ini Kata Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Tentang Perceraian
Foto: Okky Adiana

INILAH, Bandung - Sejak ramai pemberitaan di media sosial, media cetak dan elektronik tentang antrean ibu muda ajukan cerai di Pengadilan Agama, perempuan lebih berani ambil keputusan cerai. Hal ini menunjukkan ketahanan perkawinan dalam keluarga sangat rapuh.

Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung dan Pembina pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga, Ramdani Wahyu Sururie mengatakan berdasarkan studi mutakhir tentang penyebab perceraian dalam keluarga muslim khususnya, faktor ekonomilah yang paling dominan menjadi pemicu retaknya ikatan perkawinan.

Di Jawa Barat misalnya, sepanjang 2017-2019 jumlah perceraian dengan sebab ekonomi terus meningkat dibanding dengan sebab lain seperti tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggungjawab.

"Ancaman krisis ketahanan perkawinan pada masa pandemi ini akan semakin meningkat karena penyebab putusnya perkawinan didominasi oleh faktor ekonomi. Pada banyak kasus perkara yang diajukan ke pengadilan agama, variasi perceraian dengan sebab ekonomi ditunjukkan dengan ketidakcukupan biaya hidup (menafkahi namun tidak cukup) dan tidak menafkahi sama sekali karena tidak bekerja akibat PHK. Data terakhir yang dirilis Kemenakerstran pada awal Agutus ini mencapai 3,5 juta orang di-PHK dan dirumahkan akibat pandemi. Jelas ini menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan keluarga di Indonesia," papar Ramdani, Kamis (27/8/2020).

Dia menambahkan, fenomena rapuhnya ketahanan perkawinan yang diajukan ke pengadilan agama setidaknya menunjukkan tiga hal. Yakni pertama, visi perkawianan dalam kelurga muslim khususnya kurang terinternalisasi dengan baik pada pasangan suami istri. Pasangan suami istri kurang memahami esensi dari tujuan perkawinan.

Kedua, gaya hidup yang menuntut ekonomi pasangan mesti mapan. Beberapa perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama dengan sebab ekonomi, ditunjukkan dengan suami memberi nafkah namun kurang sehingga menimbulkan ketidakpuasan diantara mereka. Ketiga, gaya komunikasi antarpasangan yang buruk sehingga mudah menimbulkan kesalahpahaman.

"Krisis ketahanan perkawinan dalam keluarga yang ditandai dengan perceraian akan menambah beban ekonomi dan emosional anggota-anggota keluarga. Profil keluarga yang bercerai dilihat dari segi usia berdasarkan data-data di pengadilan agama didominasi oleh pasangan yang berusia 30-40 tahun. Artinya, pada keluarga-keluarga yang bercerai sedang memasuki masa pengasuhan anak. Jika ini terus berlanjut, maka akan terjadi single parent dan pengasuhan anak akan menimbulkan masalah. Kehidupan anak yang bermasalah akan berdampak pada kondisi selanjutnya, seperti anak akan terlibat narkoba, tawuran, kriminalitas dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang akan menambah beban aparatur negara," tuturnya. (Okky Adiana)