DPRD Kritisi Rencana Ngutang Pemkot, Bima Enggan Komentar

DPRD Kritisi Rencana Ngutang Pemkot, Bima Enggan Komentar
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku enggan angkat bicara soal rencana pinjaman lunak melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19 sebesar Rp2,05 triliun. DPRD Kota Bogor mengkritisi langkah Pemkot Bogor dikarenakan peruntukan yang tidak mendesak di masa pandemi.

Diketahui, rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan GOR Pajajaran dan Komplek Perkantoran Walikota di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

"Gak mau saya, ke pak wakil saja," ujar Bima kepada wartawan di Suryakencana, Kamis (27/8/2020).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menuturkan pembangunan GOR Pajajaran dan Komplek Perkantoran Walikota bukanlah program prioritas yang harus didahulukan hingga Pemkot Bogor harus mengajukan pinjaman lunak. Karena masih banyak urusan masyarakat yang jauh lebih penting untuk ditangani ditengah pandemi Covid-19.

"Ya kan, masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan masih menjadi PR bersama yang harus diselesaikan. Kita tahu sejak pandemi Covid-19 banyak warga Kota Bogor yang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan hingga banyaknya warga miskin yang tidak disubsidi BPJS-nya. Selain itu ada juga masalah ketidakmampuan warga terkait fasilitas teknologi pembelajaran jarak jauh harusnya menjadi porsi terbesar untuk diakomodir dalam kebijakan anggaran," ungkap Atang, Kamis (27/8/2020).

Atang melanjutkan, skema pinjaman Rp2,05 triliun itu terlalu ambisius. Sebab, seharusnya pemkot menyadari proyeksi APBD di tahun 2021 sedang tidak baik. Angka tersebut hampir sama dengan angka APBD Kota Bogor, jangan sampai pinjaman itu membebani APBD tahun-tahun berikutnya. Sedangkan semua tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apabila pemkot harus mengajukan pinjaman yang disediakan oleh pemerintah pusat, tentunya harus diukur terlebih dahulu kemampuannya.

"Selain itu, nilainya tidak fantastis seperti yang diajukan, kemudian peruntukannya pun untuk menyelesaikan permasalahan mendasar di masyarakat. Yaitu masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ditambah lagi masalah kerusakan infrastruktur yang sampai sekarang tidak diperbaiki seperti jembatan, ambrolnya danau, rusaknya drainase, dan lain lain. Saya juga mempertanyakan alasan pemkot meminjam dana Rp2,05 triliun untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi melalui megaproyek tersebut," tambah Atang. (Rizki Mauludi)