Puluhan Mahasiswa Papua Serukan Perbaikan dan Pengawasan Implementasi UU Otsus Jilid Dua

Puluhan Mahasiswa Papua Serukan Perbaikan dan Pengawasan Implementasi UU Otsus Jilid Dua
Foto: Ridwan Abdul Malik

INILAH, Bandung - Puluhan mahasiswa asal papua yang mengatasnamakan diri Forum Mahasiswa Primordial Jawa Barat, menggelar aksi damai di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Kamis (27/8/2020).

Dalam aksinya, mereka meminta pemerintah Indonesia untuk melibatkan mahasiswa papua perihal pengawasan kebijakan otonomi khusus (otsus) di Papua.

"Hari ini kami bersama teman-teman mahasiswa Papua ingin menyuarakan suara mahasiswa Papua di Bandung soal otonomi khusus supaya didengar pemerintah pusat. Pemerintah harus membuka ruang dialog untuk bahas otsus Papua," ucap Kordinator Aksi, Abdul Rohman.

Menurutnya, keberhasilan otsus papua hanyalah 40 persen. Oleh karena itu, lanjut Abdul, dirinya meminta mahasiswa papua dilibatkan dalam penerapa kebijakan otsus. Salah satunya dalam hal pengawasan dana otsus.

"Otsus Papua jilid II harus diperbaiki supaya lebih baik lagi. Kami tidak dalam posisi menolak, tapi otsus Papua harus diperbaiki. Salah satunya, membentuk lembaga independen yang mengawasi dan memastikan transparansi dana Otsus Papua," ungkap Abdul.

Ditemui ditempat yang sama, salah satu massa aksi, Caseem Afni mengungkapkan, saat ini memang terdapat dinamika terkait otsus terutama sekelompok elemen lain yang menolak otsus.

Namun, lanjut Caseem, jika Otsus benar-benar diimplemenasikan sampai ke masyarakat Papua dan Papua Barat. Kemudian, pemerataan dana Otsus untuk pembangunan ‎infrastruktur Papua dan Papua Barat, dinamika tersebut seiring waktu akan dapat diatasi.

"Perbedaan pandangan tentang Otsus Papua itu sebuah dinamika sosial yang harus dihargai. Tapi kenyataannya Otsus Papua dan Papua Barat sangat dibutuhkan mengakomodasi kebutuhan pendidikan ( biayasiswa) Papua dan Papua Barat di dalam negeri maupun luar negeri," pungkasnya.

Untuk diketahui, o‎tsus Papua berlaku 20 tahun setelah berlaku sejak 2001 lewat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Otsus akan berakhir pada 2021.

Saat ini perpanjangan Otsus itu dituangkan dalam undang-undang yang akan dibahas pemerintah dan DPR. UU Otsus jilid 2 itu sudah masuk dalam program legislasi nasional. (Ridwan Abdul Malik)