Entaskan Permasalahan Sungai Cileungsi dan Cilamaya, DLH Jabar Sidak ke Enam Industri 

Entaskan Permasalahan Sungai Cileungsi dan Cilamaya, DLH Jabar Sidak ke Enam Industri 

INILAH, Bandung - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat melakukan sidak terhadap permasalahan kerusakan lingkungan di Sungai Cileungsi dan Sungai Cilamaya pada Kamis (27/8/2020). Hal tersebut dilakukan berkoordinasi dengan DLH  Kota Bekasi atas pertimbangan  penanganan dilakukan terhadap dampak pencemaran yang terjadi melalui lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Adapun kegiatan sidak dilakukan oleh 2 Tim terhadap 6 Industri di wilayah Kota Bekasi, kegiatan pengawasan bersama langsung PPLH ( Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)  dari Provinsi serta didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Pokja Penanganan Limbah Industri, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi beserta jajarannya. Selain itu dukungan alat uji kualitas air dengan melibatkan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Kepala DLH Jabar Prima Mayaningtias mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Gubernur No.614/Kep.82-DLH/2020 Tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sub Daerah Aliran Sungai Cileungsi dan Sub DAS Sungai Cikeas. Itu sebagai langkah pertama penanganan pencemaran lingkungan di Sungai Cileungsi.

"Seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan terdapat tim khusus yang akan melakukan koordinasi bersama Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Pemkot Bekasi, Pemprov DKI Jakarta dan berbagai Kementerian dan Lembaga Negara dari Pemerintah Pusat terkait," ujar Prima.

Upaya ini merupakan salah satu tindaklanjut pengawasan bersama yang telah dilakukan pada Bulan Oktober 2019 di Kabupaten Bogor terhadap 40 Kegiatan Usaha (Industri) dan sekarang sedang berproses penegakan hukumnya. Upaya ini juga merupakan gerakan mendukung Citarum Harum, yang bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

"Salah satunya yaitu ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) yang telah ditetapkan," imbuh dia. 

Adapun pelaksanaan pengawasan bersama di Kota Bekasi difokuskan pada 6 industri besar yang diduga berpotensi berkontribusi kondisi terhadap kualitas Sungai Cileungsi yang telah dikoordinasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 

Secara teknis pengawasan bersama dilaksanakan melalui pemeriksaan saluran pembuangan air limbah Outlet, Outfall juga dilakukan pengambilan sampel air limbah di outlet dan beberapa outfall yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan PPLH.  Jumlah sampel air limbah dari outlet yang dihimpun dari ....kegiatan/ usaha dan …. sampel outfall dari kegiatan/ usaha. Hasil analisis air limbah tersebut diharapkan dapat diketahui maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan pengawasan. 

Prima menyampaikan, selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang akan dihadiri dari seluruh unsur Tim yang tergabung dalam pelaksanaan pengawasan bersama, termasuk dari pihak laboratorium yang melakukan analisis air limbah hasil pengawasan. Pembahasan bertujuan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap BMAL serta tindak lanjut penegakan hukum yang akan diterapkan. 

"Dalam pembahasan ini akan ditetapkan pula  Instansi yang akan melakukan pengenaan penegakkan hukum/sanksi sesuai dengan kewenangannya terhadap kegiatan dan/atau  usaha yang terbukti melakukan pelanggaran," kata dia. 

Menurut dia, berdasarkan Pasal 63, Pasal 71 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Penegakan Hukum Lingkungan merupakan tugas dan kewenangan baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan yang juga merupakan kewajiban Menteri, Gubernur dan Bupati serta Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

"Dimana bila ditemukan pelanggaran izin lingkungan dari hasil pengawasan Menteri, Gubernur dan Bupati serta Walikota dapat menerapkan sanksi administratif," pungkas Prima. (adv/rianto nurdiansyah)