Anggaran Terpangkas Covid-19, BPBD Jabar Pastikan Penanganan Bencana Tetap Maksimal

Anggaran Terpangkas Covid-19, BPBD Jabar Pastikan Penanganan Bencana Tetap Maksimal
Foto: Rianto Nurdiansyah

INILAH, Bandung - Meskipun mengalami refocusing anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat memastikan upaya penanganan bencana di Jabar akan tetap maksimal. Diketahui, BPBD Jabar mengalami refocusing anggaran hingga 60 persen untuk penanganan Covid-19. 

Kepala Harian BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, pada anggaran murni 2020 ini BPBD mendapatkan sekitar Rp30 miliar. Dengan adanya kebijakan refocusing untuk penanganan Covid-19, otomatis anggaran tersebut terpangkas. 

"Sisanya 40 persen lagi, (anggaran) sekarang sekitar Rp 13 miliar atau Rp 14 miliar," ujar Dani, Selasa (1/9/2020).

Kendati demikian, dia memastikan penanganan bencana tetap bisa berjalan mengingat potensi bencana kerap mengintai jika sudah memasuki musim kemarau seperti saat ini. Hanya saja, menurut Dani, untuk menangulangi bencana tidak melulu harus mengandalkan anggaran di BPBD. 

"Karena sebagian peralatan ada di (Dinas) PU (pekerjaan umum). Itu yang kami sinkronkan dengan daerah," katanya.

Begitu pula terkait jaminan hidup bagi warga yang tertimpa bencana, yaitu sudah masuk di ranah dinas sosial. Begitu pula saat terjadi kerawanan pangan pascabencana, di mana akan ada di dinas ketahanan pangan dan peternakan (DKPP) yang memenuhi stok pangan. 

"Kalau sampai kerawanan pangan ada lagi di dinas ketahanan pangan, jadi pengamanannya dua lapis," jelasnya. 

Selain itu, dia melanjutkan, masih terdapat sumber anggaran lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam menanggulangi anggaran. Dani mengatakan, hal tersebut dapat dipenuhi melalui alokasi dana dari Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD atau Dana Siap Pakai (DSP) dari pemerintah pusat.

Hanya saja, menurut Dani, utuk mencairkan anggaran BTT itu, Pemda harus menetapkan status bencana terlebih dulu. Artinya, penggunaannya relatif membutuhkan waktu, karena harus menunggu keputusan gubernur mengenai status tanggap darurat. Belum lagi proses pencairan anggarannya harus melalui beberapa proses.

Hal itu berbeda dengan DSP dari pemerintah pusat yang cenderung dapat dikucurkan lebih cepat. Di mana pencairannya bisa dilakukan jika ada indikasi bencana atau baru pada tahap peringatan siaga darurat. 

"Kalau menurut Undang-Undang bisa dialokasikan juga di BPBD di daerah. Tapi Mendagri mengatur lagi untuk digunakan di daerah itu tidak bisa," kata dia.

Lebih lanjut, kendati sudah memasuki musim kemarau namun pihaknya belum menerima laporan kekeringan secara resmi dari kabupaten kota. Sementara BMKG sudah menyatakan per bulan Agustus hingga Oktober sudah memasuki musim kemarau. 

Kepala BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, pada musim kemarau tahun ini cenderung masih turun hujan di sejumlah daerah. 

"Sudah masuk musim kering kemarau, tapi kemaraunya memang kemarau basah memang tahun ini. Masih terus hujan, sehingga laporan kekeringan pun dari kabupaten kota itu belum ada yang menyampaikan secara resmi," papar dia.

Dani mengatakan, pihaknya akan memastikan ketersediaan air tetap terjaga di level mayarakat. Di mana pihaknya menyiapkan tangki air sebagai upaya mitigasi. 

"Mitigasi kita memakai tangki air. Jadi kepala desa biasanya sudah tahu kontak kita di kabupaten kota. Jadi tangki tangki kita  sudah tersebar di kabupaten kota, nah itu nanti kita drop pakai air," papar dia. 

Sementara untuk daerah yang mengalami kekeringan menahun namun memiliki sumber air dengan jarak kurang dari lima kilometer, maka mitigas dilakukan dengan proyek pipanisasi. 

"Tapi ada desa desa yang betul betul tidak mempunyai sumber terdekat nah itu ya sudah pake tanki (air)," imbuh dia.

Dani mengaku, meskipun terdapat desa di Jabar yang yang sempat mengalami kekeringan di Jabar lantaran tidak turun hujan selama satu hingga dua pekan. Namun setelah pihaknya melakukan mitigasi hujan kembali turun. 

"Dan belum ada yang (kekeringan) sampai satu kecamatan, berapa RW berapa kampung, gitu saja," ungkapnya.

Disinggung mengenai daerah di Jabar yang langganan mengalami kekeringan, Dani menyampaikan salah satunya di daerah Pantai Utara (Pantura). Hanya saja dengan kehadiran Waduk Jatigede, masyarkat sekitar menjadi sedikit tertolong. 

Justru saat saat ini mitigasi dampak kekeringan rutin dilakukan di Bogor Barat menyusul banyaknya laporan dari masyarakat. Hal itu berbeda dengan Bogor Timur, seperti kawasan Puncak yang cenderung masih sering mengalami hujan.

"Jadi Jabar itu antik ya, dalam satu musim masih bisa terjadi tidak serempak. Nah kalau  kebakaran kemarin ada di Ciremai tapi masih skala kecil dan ditangani oleh petugas," katanya.

Berdasarkan Data BPBD Jabar mencatat saat ini ada 3612 kepala keluarga di lima kecamatan di Kabupaten Bogor yang mengalami kekurangan air bersih. BPBD Jabar sudah mengirimkan bantuan sebanyak 106.000 liter air bersih. Kemudian 360 kepala keluarga di Cileunyi, Kabupaten Bandung.

“Sudah terkirim 6.000 liter air bersih,"  ucapnya.

Sementara itu Kabid Kesiapsiagaan Budi Budiman, mengungkap data bencana sepanjang tahun 2019 ada sebanyak 2054 bencana alam yang terjadi, mayoritas yaitu longsor. Tahun ini, dari Januari hingga Juli ada sebanyak 971 bencana.

"Biasanya Januari sampai Maret hujan besar, tapi spotnya tidak terlalu banyak, dan tidak ada korban jiwa. Memang paling banyak longsor di Bogor, Cianjur daerah selatan rata rata," ujar Budi. (Rianto Nurdiansyah)