Tatib Beres, Cirebon Segera Punya Wakil Bupati?

Tatib Beres, Cirebon Segera Punya Wakil Bupati?

INILAH, Cirebon - Setelah disahkannya Peraturan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon pada Senin (31/8/2020) lalu, tahapan selanjutnya legislatif akan membentuk panitia pemilihan (Panlih) Wakil Bupati (Wabup) Cirebon. Untuk menjadwalkan tahapan-tahapan hingga terpilihnya Wabup Cirebon.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana memastikan kekosongan Wabup Cirebon bakal terisi bulan depan atau Oktober 2020 mendatang. Sebab, di bulan ini banyak agenda DPRD, yang menyebabkan tertunda agenda Panlih

"Untuk terpilihnya Wakil Bupati Cirebon, diperkirakaj bulan depanlah  Agenda dewab bulan ini padat," kata Rudiana, Rabu (2/9/2020).

Padatnya agenda DPRD Kabupaten Cirebon tersebut, kata dia, di antaranya yakni ada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) murni 2021 yang tentunya akan memakan waktu lama. Selain itu, jadwal kegiatan lainnya di bulan ini juga sudah diagendakan melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelumnya. 

"Nanti pembentukan panlih diparipurnakan. Setelah Panlih terbentuk baru membuat tahapan-tahapannya. Mulai dari jadwal pendaftaran, penetapan calon, setelah berkas atau administrasinya dianggap lengkap," kata Rudiana.

Kemudian, lanjut dia, Panlih Wabup Cirebon juga akan menentukan kapan pemilihan itu digelar. Adapun setelah terpilihnya Wabup Cirebon di DPRD Kabupaten Cirebon, selanjutnya, nama yang terpilih diserahkan ke Pemprov Jawa Barat untuk menjadwalkan pelantikannya.

"Setelah terpilih sampai ke pelantikan itu kan tergantung Gubernur. Kalau untuk keluar SK sih, ya paling dua mingguan," ungkapnya.

Rudiana menyangkal, sempat molornya paripurna pengesahan Tatib beberapa waktu lalu, adalah penjegalan pemilihan Wabup. Sebab, tak hanya Tatib DPRD saja yang saat itu dibatalkan pengesahannya. Tetapi, tiga Raperda yang sudah dibahas Pansus di DPRD juga sama. Ia menganggap, hal itu hanya ketidakpahaman dalam mekanisme di internal legislatif saja, sehingga pengesahan sempat tertunda.

"Tinggal teman-teman DPRD menyikapinya seperti apa.

Kalau teman-teman dewan tidak menginginkan adanya pengisian wabup ya itu hak mereka. Berarti mereka telah menghalang-halangi kerja bupati dalam menjalankan pemerintahan," ungkapnya. (maman suharman)