Sikap Kami: Pancasila Tanpa Kelas

Sikap Kami: Pancasila Tanpa Kelas
Sikap Kami: Pancasila Tanpa Kelas

Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutara yang indah.” (Soekarno).

Dari pernyataan Bung Karno itu, jelaslah bahwa Pancasila adalah butiran nilai, tradisi bangsa yang begitu dalam. Karena nilai, maka Pancasila itu hanya bisa diamalkan. Itulah makna sesungguhnya Pancasila itu.

Dia bukan untuk dihapal meski dianjurkan untuk menghapalnya. Dia harus dipahami. Dia adalah nilai dan tradisi yang sudah ada berabad-abad di Bumi Nusantara, dengan berbagai keragamannya. Nilai dan tradisi yang diyakini sebagai butir-butir mutiara manusia Bangsa Indonesia.

Sudah pasti, karena digali dari nilai dan tradisi di Bumi Nusantara, semua suku bangsa dan wilayah, memilikinya. Nilai dan tradisi dari berbagai daerah Nusantara yang kemudian bernama Indonesia itulah yang dipatikan dalam Pancasila.

Jadi, salah besar jika ada yang menyatakan satu wilayah lebih Pancasilais dari wilayah lainnya.  Salah besar juga jika ada yang menyatakan saya lebih Pancasilais dari engkau. Sebab, bangsa ini berdiri berlandaskan Pancasila yang nilai-nilainya ada di mana-mana, di wilayah republik ini.

Keliru besar juga jika ada yang menyatakan semoga daerah A menjadi daerah yang memang mendukung negara Pancasila. Sebab, negara yang terdiri dari 33 provinsi ini, memang didirikan dan berlandaskan Pancasila itu. Tak ada satu daerah yang kurang, tak ada satu daerah yang lebih.

Kiai As’ad Syamsul Arifin, tokoh Nadhlatul Ulama yang juga pahlawan nasional, sekali waktu berujar begini: “Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya”.

Dengarlah, betapa dalam maknanya. Dengarlah, betapa kontekstualnya pernyataan sang kiai di saat-saat seperti sekarang. Sebab, sekarang ada pihak yang mengklaim dirinya lebih Pancasila daripada yang lain. Padahal, jelas-jelas Kiai As’ad menyatakan Pancasila bukan untuk diklaim, melainkan untuk diamalkan, dijalankan, ditaati.

Tidak perlu mengaku berlebihan sebagai Pancasilais. Sebab, menurut Bung Hatta: “Tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata.”

Dan, Bung Hatta, salah satu proklamator yang lahir dan mulai mengenal nilai-nilai kehidupan di Sumatera Barat itu, kurang berperan apa dalam kesepakatan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara? 

Dialah yang meyakinkan lima anggota PPKI lainnya untuk menyepakati perubahan sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bung Hatta itu lahir di Bukittinggi, orang tuanya ulama di Payakumbuh, menjalani pendidikan di Padang; tiga kota di Sumatera Barat, provinsi yang akan tetap ada untuk Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila! (*)