Pemkab Garut Diminta Transparan Awasi Penyertaan Modal PDAM

Pemkab Garut Diminta Transparan Awasi Penyertaan Modal PDAM
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut- Kucuran anggaran terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Kabupaten Garut sebagai penyertaan modal tetap pemerintah/pemerintah daerah maupun lainnya terbilang cukup besar.

Sehingga sudah semestinya suntikan penyertaan dana yang besar tersebut bukan hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan melainkan juga pelayanan terhadap pelanggan. 

Akan tetapi faktanya, hingga kini, masih terdapat banyak keluhan dari kalangan pelanggan di sejumlah tempat. Terutama menyangkut stabilitas pasokan air minum yang kerap kali terganggu dengan berbagai alasan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 14 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan disebutkan, penyertaan modal daerah kepada PDAM Garut ditetapkan sebesar Rp72.090.180.650. 

Penyertaan modal sebesar Rp72.090.180.650 tersebut sudah terpenuhi seluruhnya pada 2018. 

Pada 2020 ini, penyertaan modal pemerintah daerah kembali dikucurkan kepada PDAM Garut sebesar Rp5.000.000.000.

Dengan gelontoran penyertaan modal sedemikian besar itu seyogyanya Pemkab Garut selaku pemilik memintai laporan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya secara cermat, serius, dan terbuka agar diketahui publik pemanfaatan dana tersebut, sekaligus kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pengelolaan air minum itu.

"Dana untuk penyertaan modal itu kan hakekatnya uang rakyat. Maka rakyat pun mesti tahu pemanfaatannya bagaimana. Bagaimana keuntungan perusahaan atau kerugiannya? Ini juga sesuai Permendagri 52 tahun 2012 bahwa tugas pemerintah daerah untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memintai laporan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal yang telah diberikan kepada BUMD atau perumda," kata Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriyadi, Kamis (3/9/2020).

Menurut Dudi, melalui pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan PDAM yang transparan itu masyarakat dapat menakar bagaimana optimalisasi pelayanaan pada konsumen/masyarakat, dan optimalisasi kinerjanya yang efektif-efisien. Termasuk apakah selama ini PDAM Garut hanya mengandalkan pendapatan dari penerimaan pembayaran pelanggan, ataukah ada pula terobosan bisnisnya ? 

"Kalau hanya mengandalkan pembayaran konsumen, pasti ada kendala pada tunggakan pembayaran, dan kerusakan. Belum lagi jika ternyata ada kelebihan jumlah pegawai yang tentu akan menjadi hambatan. Makanya, kita berharap jangan sampai beban pengeluarannya ternyata lebih besar daripada pendapatannya. Ini kan tak sehat ? Semestinya perusahaan itu sehat keuangan, dan optimal dalam pelayanan," ujarnya.

Kendati belakangan telah dibentuk Tim Penasehat Investasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 582/438 per-eko/2018, lanjut Dudi, Pemkab Garut tak bisa berlepas tangan dalam melakukan pengawasannya terhadap PDAM Garut maupun BUMD lainnya yang terdapat investasi Pemkab Garut.
Karena itulah, ingat Dudi, Pemkab Garut dan organ kepegawaian PDAM Garut mulai jajaran Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai, harus mau mengevaluasi diri ke internal di tengah kemestian Pemkab Garut ikut mengawasi dan mengevaluasi kinerja pengelola PDAM. 

"DPRD Garut juga mesti pro aktif. Bukan hanya menyetujui penyertaan modal, melainkan juga harus mengawasi pelaksanaan penyertaan modal diberikan Pemda Garut tersebut kepada PDAM maupun BUMD lainnya. Walau penyertaan modal itu bersifat wajib, tetapi tetap harus terarah, dipertanggungjawabkan, dan dievaluasi !" kata Dudi.(zainulmukhtar)