Penataan Jabodetabekpunjur Dilaksanakan Pada 2021

Penataan Jabodetabekpunjur Dilaksanakan Pada 2021
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Pada 2021 mendatang, penataan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) akan dilaksanakan tim kelembagaan yang dibentuk dan dipimpin Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Saat ini Tim Penataan Kawasan Jabodetabekpunjur dipimpin langsung Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Soeharso Monoarfa, tim ini dibentuk untuk menanggani berbagai permasalahan seperti banjir, sampah, pemukiman kumuh, sanitasi, sampah dan lainnya," ucap Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).

Dia menerangkan, Tim Penataan Kawasan Jabodetabekpunjur memiliki 6 agenda kerja yaitu melebur Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP), sinkronisasi antara instansi, insentif maupun intensif, mengadakan pertemuan secara rutin, sinkronisasi perencanaan mapun kebijakan pan penertiban bangunan yang tidak sesuai tata ruang.

"Saat ini Kementerian ATR/BPN sedang menyusun anggaran agar Tim Penataan Kawasan Jabodetabekpunjur termasuk  didalamnya Project Management Office (PMO) yang diisi tim profesional baik itu akademisu maupun pensiunan TNI atau kepolisian," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Lestya Irmawati mengaku dalam waktu dekat akan menyusun rencana kerja bagaimana menertibkan bangunan ilegal di Kawasan Puncak maupun Gunung Salak Endah.

"Kalau DPKPP menyusun rencana kerja penerban bangunan ilegal di Kawasan Puncak maupun Gunung Salak Endah, sedangkan penangganan sampah akan disusun Dinas Lingkungan Hidup (DLH,) sedangkan perencanaan penguraian kemacetan lalu lintas di Puncak akan direncanakan Dinas Perhubungan bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)," kata Irma sapaan akrabnya.

Untuk penyediaan air bersih dan pencegahan bencana alam banjir, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Suryanto Putra menuturkan akan mengambil langkah-langkah strategis.

"Salah satu yang akan kami usulkan untuk dikerjakan adalah menata setu atau danau dan membangun sumur resapan, dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat program kerja tersebut akan lebih maksimal dibanding kalau kita hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor," tutur Suryanto. (Reza Zurifwan)