IKA FH Unpad: Pentingnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Tengah Pandemi Covid-19

IKA FH Unpad: Pentingnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Tengah Pandemi Covid-19
istimewa

INILAH, Bandung - Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (IKA FH UNPAD) mengadakan diskusi publik daring "Pengadaan Barang Jasa di Masa Pandemi" pada hari Sabtu (5/9/2020). Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ihsan Rahayu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Fendi Dharmasaputra, dan mantan Ketua KPK dan Kepala LKPP Agus Rahardjo.

Dalam paparannya, Agus Raharjo mengatakan pengadaan barang dan jasa di masa pandemi Covid 19 diharapkan tidak dimanfaatkan atau jadi ajang untuk kolusi dan korupsi yang merugikan keuangan negara. ‎pasalnya, ancaman hukumanya pidana mati.

Menurutnya, lanjut Agus, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tipikor mengatur setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara diancam pidana paling singkat 4 tahun dan terlama 20 tahun. Di Pasal 2 ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

"Jenis korupsi dalam pasal 2 itu biasanya terjadi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah," ucap Agus.

"Di KPK, korupsi yang paling banyak ditangani itu korupsi jenis suap menyuap dan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," sambungnya.

Agus menyebutkan, setiap tahunnya, ratusan proyek pengadaan barang dan jasa dilelang. Tak tanggung-tanggung, nilainya rata-rata Rp 1000 triliun. Di masa pandemi, lelang pengadaan barang dan jasa  harus dilaksanakan sebaik mungkin. 

"Jadi sekalipun sedang pandemi Covid 19, proses pengadaan barang dan jasa harus tetap akuntabel. Kalau bisa menutup ruang untuk bertemu, misalnya dengan pembayaran online sehingga pemerintah bisa melaksanakan e-market seluas-luasnya sebagaimana situs-situs jual beli online," ungkap Agus.

Lebih lanjut, Agus memaparkan, berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengakomodir kepentingan nasional di tengah masa pandemi yang membutuhkan aktifitas perekonomian dalam negeri. Misalnya, di Pasal 4 huruf a sampai h, harus akuntabel, meningkatkan produk dalam negeri, industri kreatif sampai UMKM. Lalu di Pasal 6 misalnya, pengadaan barang dan jasa harus transparan, terbuka, akuntabel.

"Dan terpenting, di Pasal 7 soal etika pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai panitia atau kuasa pengguna anggaran menguntungkan salah satu pihak kolusi," tutur Agus.

Sementara itu, perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ihsan Rahayu, menjelaskan bahwa dimulai dari sisi perencanaannya, pemerintah termasuk pemerintah daerah harus melakukan langkah Refocusing anggaran dalam masa pandemi dengan mengedepankan kepentingan keselamatan masyarakat dengan dasar-dasar hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, serta dengan memperhatikan perkembangan perekonomian makro dan lokal di daerah.

Kemudian, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Fendi Dharmasaputra menuturkan, sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan perangkat peraturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, manakala terjadi suatu keadaan darurat seperti di masa pandemi Covid sekarang ini.

"Istilah relaksasi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk mempermudah prosedur pemilihan penyedianya saja. Namun, akuntabilitas dari keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa tidak lantas kemudian bisa diabaikan. Pertimbangan akan keselamatan masyarakat tetap dapat dilakukan tanpa perlu menimbulkan akibat yang merugikan keuangan negara," ungkap Fendi.

Ketua IKA FH Unpad Yudi Wibhisana menambahkan, saat pandemi pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 yang ditetapkan jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Lewat dasar hukum itu, pemerintah melakukan perubahan besar arah kebijakan keuangan negara yang antara lain dilakukan dengan refocusing APBN maupun APBD. 

"Dalam implementasinya pemerintah banyak melakukan relaksasi kebijakan dalam perekonomian dan keuangan negara termasuk kebijakan untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19," ungkapnya.

Menurutnya, banyak aturan,kebijakan dan produk hukum yang terbit selama pandemi Covid 19, tidak menutup kemungkinan munculnya tindakan‎ yang tidak sinkron antara pusat dan daerah.

"‎Hal ini krusial apalagi ada refocusing anggaran hingga 35 persendari belanja daerah. Disandingkan antararencana belanja dengan pendapatan daerah, realisasinya bisa berbeda di lapangan," pungkas Yudi. (Ridwan Abdul Malik)