Memperbaiki UMKM dengan RUU Cipta Kerja

Memperbaiki UMKM dengan RUU Cipta Kerja
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Hingga saat ini, persoalan perizinan masih menjadi masalah yang dirasakan masyarakat terutama yang akan membuka usaha. Tak heran jika hingga saat ini Indonesia tertinggal secara ekonomi dari negara-negara ASEAN lainnya. 

"Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau omnibus law yang tengah digodok oleh pemerintah dan DPR, diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut. Serta memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," kata pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Jakarta Yessi Tania, Minggu (6/9/2020).

Dikatakan Yessi, berdasarkan data hingga akhir 2017, dari Kementerian Koperasi dan UKM jumlah pelaku UMKM berjumlah 62,9 juta unit atau sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sedangkan usaha besar hanya sekitar 5.400 unit atau sebanyak 0,01%. Hebatnya, dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional.

Namun sayangnya, meskipun terbukti mampu menopang perekonomian nasional, pengembangan UMKM di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan. Permasalahan pokok kerap yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah sulitnya mengurus perizinan. Prosedur perizinan yang berbelit-belit, berbagai dokumen perizinan harus dipenuhi meski sebenarnya usahanya belum dimulai.

"Selain membutuhkan waktu yang lama, dalam memproses perizinan ini juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi memang untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia ini cukup berat," ujarnya.

Yessi berpendapat, pendekatan RUU Cipta Kerja atau omnibus law dalam dunia usaha biasa disebut pendekatan berbasis resiko (risk based approach). Sedangkan selama ini pendekatannya adalah berbasis izin (lisence based approache) yang berlapis-lapis, baik level kantor administrasinya maupun tingkat regulasinya. Tanpa melihat besar, kecil, kompleksitas dampaknya. Disamakan pukul rata untuk semua jenis usaha.

"RUU Cipta Kerja membawa semangat positif dalam menciptakan harmonisasi regulasi di Indonesia. Sehingga dapat memperbaiki iklim usaha dan investasi di dalam negeri. Berbagai perubahan serta fasilitas dalam RUU Cipta Kerja ini diharapkan dapat meminimalisir kekhawatiran serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan investor untuk menanamkan modal di Indonesia," ujarnya.

Dengan begitu, lanjut Yessi, akan menciptakan efek domino terhadap instrumen ekonomi Indonesia lainnya. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, kemitraan dengan UMKM lokal, serta penguatan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global atau global value chain (GVC). (Dani R Nugraha)