Terus Bergerak Atasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, DLH Jabar Awasi Sepanjang Sungai Cilamaya

Terus Bergerak Atasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, DLH Jabar Awasi Sepanjang Sungai Cilamaya
net

INILAH, Bandung - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Setelah melaksanakan sidak bersama di Sungai Cileungsi, Kota Bekasi maka selanjutnya pengawasan akan dilakukan di sepanjang Sungai Cilamaya.

Kepala DLH Jawa Barat Prima Mayaningtias mengatakan, tim khusus disiagakan usai diterbitkannya Keputusan Gubernur No.614/Kep.81-DLH/2020 Tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Aliran Sungai Cilamaya. 

"Kami akan bergerak turun bulan ini melakukan pengawasan bersama dengan instansi terkait sesuai Kepgub Satgas yang telah diterbitkan," ujar Prima, Rabu (2/9/2020).

Diketahui, untuk di Sungai Cileungsi  pihaknya telah melaksanakan pengawasan bersama di Kota Bekasi pada 26-27 Agustus 2020 yang lalu. Kala itu difokuskan pada 6 industri besar yang diduga berkontribusi terhadap penurunan kualitas Sungai Cileungsi setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 

Adapun upaya menyisir sepanjang Sungai Cilamaya, Prima menyampaikan, merupakan salah satu tindaklanjut pengawasan bersama yang telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober hingga 11 Oktober 2019, antara DLH Provinsi Jawa Barat, POLDA Jawa Barat, DLH  Kabupaten Subang, DLH Kabupaten Purwakarta dan DLH Kabupaten Karawang serta POLRES Subang, POLRES Purwakarta dan POLRES Karawang, telah melaksanakan sidak bersama terhadap 11 (sebelas) usaha dan atau kegiatan di DAS Cilamaya.

Sedangkan, untuk progres Pelaksanaan Rekomendasi yaitu dari 11 usaha dan/atau kegiatan yang telah direkomendasikan, 5 masih dikenakan Sanksi Administrasi (Paksaan Pemerintah/ Teguran tertulis), 2 usaha dan/atau kegiatan dikenakan Sanksi Administrasi namun saat ini sudah taat dan telah dilakukan pencabutan Sanksi Administratif, dan 4 usaha dan/atau kegiatan dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Kabupaten/Kota.

Menurut dia, upaya ini juga merupakan gerakan replikasi seperti Citarum Harum. Diharapkan sepanjang Sungai Cilamaya tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik. Salah satunya,  yaitu ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi.

Prima menyampaikan, akan dilakukan pembahasan yang akan dihadiri dari seluruh unsur Tim yang tergabung dalam pelaksanaan pengawasan bersama, termasuk dari pihak laboratorium yang melakukan analisis air limbah hasil pengawasan. 

"Pembahasan bertujuan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap BMAL serta tindak lanjut penegakan hukum yang akan diterapkan," jelas dia. 

Menurut Prima, berdasarkan Pasal 63, Pasal 71 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Penegakan Hukum Lingkungan merupakan tugas dan kewenangan baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan yang juga merupakan kewajiban Menteri, Gubernur dan Bupati serta Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

"Dimana bila ditemukan pelanggaran izin lingkungan dari hasil pengawasan Menteri, Gubernur dan Bupati serta Walikota dapat menerapkan sanksi administratif," kata Prima. 

Prima melanjutkan, penegakan hukum bukan satu-satunya upaya penyelesaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di DAS Cilamaya. Mengingat, masih adanya sumber pencemaran yang berasal dari limbah domestik dan usaha kecil, menengah yang perlu penanganan serius dari semua pihak.

"Serta perlu komitmen yang kuat untuk menuntaskannya," pungkas Prima. (Rianto Nurdiansyah)