Sejumlah Pelanggaran Warnai Proses Pendaftaran Paslon Pilkada Serentak di Jabar

Sejumlah Pelanggaran Warnai Proses Pendaftaran Paslon Pilkada Serentak di Jabar
ilustrasi/dok inilahkoran

INILAH, Bandung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (paslon) kepala daerah saat melakukan pendaftaran ke KPU di Kota/Kabupaten. Mulai dari kerumunan massa, hingga adanya dugaan penggunaan kendaraan dinas dan pelibatan ASN saat mendaftar.

Koordinator Divisi Pemilu Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, hampir seluruh paslon kepala daerah tidak mengindahkan larangan adaya kerumunan masa. Terlebih, kontestasi politik tahun ini bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19.

Pasalnya, lanjut Zaki, aturan terkait kerumunan massa ada dalam aturan pemerintah terutama imbauan KPU yang meminta agar pendukung tak hadir.

"Kemarin kan semua delapan kabupaten dan kota, catatan kita hampir semua calon melakukan kerumunan dalam proses pemberangkatan," ucap Zaki saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (7/9/2020).

Meski begitu, Zaki menyebutkan, tidak semua paslon melakukan pelanggaran tersebut. Namun, mayoritas masih tidak menaati aturan tentang larangan adanya kerumunan massa.

"Tapi gak semua ya, ada beberapa calon juga yang taat dengan jumlah yang sesuai dibatasi masuk KPU sesuai keberangkatannya. Tapi mayoritas mulai mengumpul, ada doa bersama kemudian ada orasi terus di jalan terjadi arak-arakan," ungkap Zaki.

Selain pelanggaran kerumunan massa, Zaki menyebutkan, terdapat dugaan pelanggaran lain yang diduga dilakukan para paslon kepala daerah saat melakukan pendaftaran. Bawaslu menemukan ada kendaraan dinas diduga ikut mengantar pasangan calon mendaftar ke KPU.

"Itu ada (mobil) pelat merah di depan pagar KPU pada saat pendaftaran. Setelah calon mendaftar, mobil itu juga gerak, hilang," tutur Zaki.

Namun, Zaki mengungkapkan, pihaknya belum dapat memberitahukan secara detail nama daerah dan nama paslon yang melakukan pelanggaran tersebut. Pasalnya, pelanggaran tersebut masih didalami oleh Bawaslu Jabar.

"Sedang ditelusuri ya, tidak semua daerah, tapi ada yang sekarang ini sedang ditangani dugaan pelanggarannya karena diduga melibatkan ASN yang turut serta mengantar dan tidak dalam kaitan tugas penyelenggaraan Pemilu. Masih ditangani," ujarnya.

Zaki menegaskan, bila terbukti ada ASN yang ikut mengantar, pihaknya akan memberikan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) guna pemberian sanksi.

"Kita kemudian lakukan penindakan kalau memang terbukti maka kita sampaikan ke KASN, hukuman terberatnya itu kan pemberhentian. Mulai dari teguran kemudian penundaan sanksi penundaan jabatan selama dua tahun, sampai yang terberat itu adalah pemberhentian terkait netralitas ASN-nya," pungkas Zaki. (Ridwan Abdul Malik)